Selasa 15 Oktober 2019, 18:30 WIB

Dua Tahun Anies, PDIP Sebut masih Banyak PR

Insi Nantika Jelita | Megapolitan
Dua Tahun Anies, PDIP Sebut masih Banyak PR

ANTARA
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Gembong Warsono

 

ANGGOTA DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Gembong Warsono, menyebut dua tahun pemerintahan Gubernur DKI Anies Baswedan dianggap masih menyisakan setumpuk pekerjaan rumah (PR).

Ia meminta Anies untuk tidak fokus pada program pembangunan rumah dengan skema down payment (DP) Rp0 saja.

"Bukan hanya sebatas rumah DP nol rupiah, tapi rumah layak huni bagi masyarakat Jakarta (patut diperhitungkan). (Selain) ada rumah DP nol rupiah, kan ada rumah susun sewa," kata Gembong di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (15/10).

Pembangunan hunian DP 0 rupiah baru diresmikan Anies di kawasan Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta Timur pada (31/8) lalu. Bangunan di atas luas lahan 5.686 m2 itu memiliki 780 unit yang terdiri dari 21 lantai.


Baca juga: NasDem Minta Anies Perangi Soal Polusi Udara dan Sampah Jakarta


"Prioritas Pak Anies tidak boleh hanya bertumpu pada DP rumah nol rupiah. Namun, penyediaan rusun sewa juga harus jadi prioritas, agar jumlah warga masyarakat yang menikmati subsidi dari Pemprov harus diperbanyak. Masih banyak PR yang harus dikerjakan oleh Pak Anies," kata Gembong.

Ia juga mengatakan Anies harus memerhatikan PR lain di ibu kota, seperti penanganan saat musim hujan tiba dan pemilihan kursi wakil gubernur yang tak kunjung usai sejak sepeninggalan Sandiaga Uno.

"Bagaimana antisipasi Pak Anies ketika pak Anies menghadapi musim penghujan. Antisipasinya bagaimana? Apakah hari hari ini Pak Anies sudah memprediksikan langkah antisipasi banjir bagaimana?" tandas Gembong.

Ia menambahkan, "Kita mesti telisik satu per satu (program yang belum dikerjakan Anies). Harapan saya adalah Pak Anies bisa segera mendorong agar wakil gubernur segera ada," tandas Gembong. (OL-1)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More