Selasa 15 Oktober 2019, 17:33 WIB

Soal OTT Bupati Indramayu, Mendagri: Saya Hanya Bisa Mengingatkan

Nur Aivanni | Politik dan Hukum
Soal OTT Bupati Indramayu, Mendagri: Saya Hanya Bisa Mengingatkan

ANTARA/Dedhez Anggara
Seorang jurnalis mengambil gambar ruangan Kepala Dinas PUPR yang disegel KPK di Indramayu, Jawa Barat, Selasa (15/10).

 

MENTERI Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, mengatakan dirinya hanya bisa mengingatkan kepada kepala daerah untuk hati-hati terhadap area rawan korupsi. 

Hal itu disampaikannya saat menanggapi kembali terseretnya kepala daerah dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

"Setelah (OTT di) Lampung Utara, tadinya saya berharap selesai, ternyata masih. Saya hanya bisa mengingatkan, mari sama-sama mengingatkan, termasuk diri saya hati-hati terhadap area rawan korupsi," katanya saat ditemui di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (15/10).

Sebagai informasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Indramayu Supendi dalam operasi tangkap tangan pada Senin (14/10).

Baca juga: KPK Periksa Imam Nahrawi

Lebih lanjut, Tjahjo mengakui bahwa ada banyak kepala daerah yang terjaring KPK, yaitu 119 kepala daerah. Terkait itu, ia menyampaikan bahwa pihaknya telah terus menerus meminta kepada kepala daerah untuk berhati-hati terhadap area rawan korupsi.

"Saya sudah turun hampir semua provinsi dengan KPK untuk hati-hati terhadap area rawan korupsi, pencegahan terus, perencanaan terus, tapi ya tidak bisa kalau penghasilan kecil, gaji kecil sebagai alasan. Jangan," ucapnya.

Banyaknya kepala daerah yang tersangkut korupsi tersebut, Tjahjo tidak sependapat jika kampanye yang berbiaya besar dalam Pilkada langsung menjadi salah satu pemicu kepala daerah terjerat dalam praktik korupsi.

"(Itu) Tidak bisa dijadikan indikasi, yang salah juga bukan partainya atau pemerintahnya, yang salah oknumnya, pelakunya," tandasnya. (A-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More