Selasa 15 Oktober 2019, 16:15 WIB

Koalisi Besar Buat Presiden Tidak Bergantung Parpol Tertentu

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
Koalisi Besar Buat Presiden Tidak Bergantung Parpol Tertentu

Dok.MI
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus

 

PENELITI Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus menilai Partai Amanat Nasional (PAN), Gerindra dan Demokrat yang tengah berusaha menjadi bagian barisan pendukung pemerintah membuktikan sikap pragmatis.

Sementara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mencoba tetap menjadi penyeimbang tidak serta merta akan meraup simpati masyarakat di pesta demokrasi 2024.

"Saya kira sih soal hampir semua partai ingin bergabung ke pemerintah membuktikan bahwa parppl-parpol kita memang punya watak yang sama yakni pragmatis. Sejak didirikan partai-partai kita memang disiapkan untuk menjadi penguasa. Penguasa yang riil itu ya ada di pemerintah," katanya kepada Media Indonesia, Selasa (15/10).

Menurut dia, pemerintah yang ada saat ini tanpa kekuatan politik yang mandiri sehingga bergantung pada parpol untuk keputusan dan kebijakan-kebijakan yang akan diambil. Oleh karena itu dukungan partai sebanyak-banyaknya akan memberikan jaminan kepada pemerintah untuk keberhasilannya mengeksekusi program.

"Dengan banyak parpol pendukung, pemerintah atau presiden punya stok dukungan yang menjamin pemerintahannya berjalan mulus. Dengan banyak partai dia tak dipaksa untuk tunduk pada satu partai saja," jelasnya.

Baca juga: Prabowo Dijadwalkan Bertemu Airlangga, Sore Ini

Dengan kondisi saat ini, lanjut dia, menguntungkan penguasa agar aman memerintah selama lima tahun. Di sisi yang lain, parpol koalisi yang bersatu sejak pemilu juga punya semacam problem internal dan membutuh cadangan kekuatan untuk bersiap-siap melawan jika terjadi gesekan ke depan.

Ia mengatakan relasi pragmatis antar parpol koalisi ini juga memberikan peluang hadirnya parpol baru di koalisi pendukung pemerintah. Ini yang menjelaskan kenapa Gerindea bisa diterima oleh koalisi setelah ada jaminan dari PDIP akan kehadiran Gerindra di Koalisi.

"Yang jelas oposisi itu sudah sangat lemah di parlemen kali ini. Yang mengaku oposisi sekali pun saya kira bisa juga diajak kompromi jika itu menguntungkan. Tentu saja yang akan mengontrol parlemen nanti tidak bisa diharapkan dari oposisi. Sesama parpol koalisi juga akan saling mengawasi parpol koalisi lain. Ketidakadilan mendapat jatah bisa jadi alasan parpol koalisi ribut dengan rekam sesama koalisi,"ungkapnya.

Dengan kondisi ini, kata dia, mimpi melihat wajah parlemen yang kuat tak bisa diharapkan karena mayoritas parpol akan sibuk dengan memanfaatkan posisi politik mereka untuk urusan mendapatkan nikmat kekuasaan. "Rakyat sendirilah yang harus berperan mengontrol parlemen dan juga pemerintah lima tahun ini," terangnya.

Sementara PKS yang tertinggal di ruanh oposisi, menurut Lucius nihil garansi menjadi penyeimbang yang ideal. Pasalnya posisi PKS sangat tergantung dari seberapa mampu dalam menyuarakan secara jernih apa yang menjadi keinginan publik. Selain itu soal konsistensi juga masih perlu dilihat.

"Tapi saya tak melihat ada harapan besar bahwa keberadaan PKS sebagai oposisi akan menjadi tempat berteduh para pendukung Prabowo yang kecewa dengan sikap politik Gerindra. Ini hanya menunjukkan oposisi yang dimainkan PKS tak bisa diharapkan maksimal menjadi corong aspirasi karena PKS sendiri nampaknya terpaksa menjadi oposisi," pungkasnya. (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More