Selasa 15 Oktober 2019, 15:14 WIB

Program Keluarga Harapan Kurangi Tingkat Kemiskinan 2,44 Persen

Atalya Puspa | Humaniora
Program Keluarga Harapan Kurangi Tingkat Kemiskinan 2,44 Persen

MI/Atalya Puspa
Senior Research Fellow The SMERU Research Institute Asep Suryahadi

 

KONTRIBUSI keluarga harapan terbukti dapat menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia. Hal itu diungkap dalam riset yang dilakukan The SMERU Research Institute.

Senior Research Fellow The SMERU Research Institute Asep Suryahadi mengungkapkan berdasarkan penelitian dari data yang didapat pada 2014 hingga 2018, angka kemiskinan di Indonesia bisa 2,44% lebih tinggi tanpa kehadiran PKH

"Tingkat kemiskinan pada 2018 bisa 2,44% lebih tinggi kalau tidak ada PKH dari 9,82% jadi 10,06%," kata Asep di Gedung Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Selasa (15/10).

Asep menyatakan, pengaruh itu terlihat sejalan dengan perluasan penerima PKH dari tahun ke tahun. Sejak diluncurkan pada 2007, PKH terus mengalami perluasan cakupan. Dimulai 2007 dengan jumlah penerima 500 ribu keluarga sangat miskin

Selanjutnya, ada 2014 jumlah penerima meningkat jadi 2.7 juta keluarga miskin. Hingga 2018 meningkat lagi menjadi 10 juta keluarga.

Selain itu, PKH juga terus mengalami perubahan desain transfer bantuan. Dari 2007 hingga 2016, nilai bantuan bervariasi antarkeluarga, berkisar Rp600-2,8 juta per tahun.

Baca juga: Kemensos Luncurkan Aplikasi E-PKH

Angka itu terus meningkat, tercatat dari 2016 hingga saat ini, penerima PKH menerima Rp1,8 juta per tahun. Ditambah lagi, keluarga dengan anggota keluarga mengalami disabilitas/lanjut usia/berdomisili di Papua menerima Rp2 juta per tahun.

Namun, Asep menyoroti dampak PKH terhadap gini ratio masih tergolong kecil. Berdasarkan angka yang digunakan untuk bahan penelitian sendiri, angka gini rasio Indonesia pada 2018 berada di level 0,319.

"Untuk angka gini rasio, PKH dampaknya hanya 0,30%. Memang sangat kecil sekali," imbuhnya.

Asep menyebut ketimpangan akan sulit diatasi sejalan dengan penurunan angka kemiskinan. Untuk itu, demi menyelaraskan angka kemiskinan dan ketimpangan, dirinya menyebut pemerintah perlu mengimplementasikan kebijakan lain sejalan dengan PKH.

"Secara makro yang dibutuhkan adalah kebijakan fiskal secara progresif," cetusnya.

Selain itu, pemerintah juga harus memerhatikan pemerataan pendidikan di pedesaan untuk mengatasi ketimpangan.

"Saat yang sama, pemerintah juga perlu investasi yang besar di sektor nonfarm. Agar saat anak-anak lulus sekolah, bisa mudah mendapatkan pekerjaan dan dapat mengurangi ketimpangan," tandasnya.(OL-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More