Selasa 15 Oktober 2019, 14:15 WIB

Kemhan Borong Mobil Esemka

Abdillah Muhammad Marzuqi | Politik dan Hukum
Kemhan Borong Mobil Esemka

ANTARA/Maulana Surya
Siswa SMK Warga menyelesaikan perakitan Mobil Esemka di bengkel sekolah mereka di Mojosongo, Solo, Jawa Tengah

 

GUNA mendukung efektivitas mobilitas satuan kerja (Satker), Kementerian Pertahanan (Kemhan) membeli 10 unit mobil Esemka. Pembelian mobil itu juga dilandasi pertimbangan untuk mendukung produksi dalam negeri.

Sekjen Kemhan Laksdya TNI Agus Setiadji mengungkapkan pembelian itu sebagai bentuk dukungan Kemhan terhadap industri otomotif dalam negeri.

"Faktor utamanya adalah mendukung industri dalam negeri," ujar Agus saat mengungkap alasan pembelian mobil Esemka.

Kendaraan itu juga diperuntukkan memenuhi kebutuhan mobil angkutan di lingkup Kemhan. Selain itu, banyak pula mobil yang sudah uzur.

"Kebetulan kebutuhan kita masih banyak. Kita terpaksa memanfaatkan kendaraan besar untuk mendukung mobilitas peralatan yang harusnya bisa dipenuhi kendaraan kecil. Ini menjadi tidak efektif," terang Agus di Kantor Kemhan, Jakarta (15/10).

Baca juga: Pengamanan Pejabat Negara Harus Dievaluasi

Agus juga berharap pengadaan mobil angkutan barang itu bisa memenuhi kebutuhan mobil di Kemhan. Ditambah lagi, banyak mobil angkutan yang sudah uzur.

Rencananya jumlah pengadaan mobil Esemka akan terus ditambah, seiring kebutuhan angkutan mobil kecil di Kemhan.

Soal harga, Agus mengungkapkan telah membandingkan merk Esemka dengan mobil keluaran produsen lain. Menurutnya, harga yang ditawarkan sangat kompetitif.

"Yang jelas saya sudah bandingkan, sangat kompetitif," pungkas Agus.

Sampai saat ini, Kemhan menjadi satu-satunya kementerian yang sudah melakukan pembelian mobil Esemka.

Sebelumnya, TNI AU juga tercatat membeli 35 unit mobil Bima jenis Pikap 1.300 CC untuk menunjang kinerja di lapangan. (OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More