Selasa 15 Oktober 2019, 10:40 WIB

KPK Kebut Tuntaskan Kasus yang Libatkan RJ Lino

Iqbal Al Machmudi | Politik dan Hukum
KPK Kebut Tuntaskan Kasus yang Libatkan RJ Lino

MI/BARY FATHAHILAH
Mantan Dirut PT Pelindo II RJ Lino.

 

KOMISI Antirasuah memanggil Direktur Teknik PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia (JPPI), Mashudi Sanyoto. Mashudi diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pengadaan quay container crane (QCC) di PT Pelindo II tahun anggaran 2010. “Yang bersangkutan diperiksa untuk tersangka RJL (Direktur Utama Pelindo II Richard Joost Lino),” kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, kemarin.

KPK menetapkan Lino sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan tiga unit QCC di Pelindo II. Ia diduga telah menya­lahgunakan wewenangnya saat menjadi dirut perusahaan pelat merah itu untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, dan korporasi dengan memerintahkan penunjukan langsung perusahaan asal Tiongkok, Wuxi Huangdong Heavy Machinery, sebagai pelaksana proyek pengadaan tiga unit QCC.

Lino disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Kasus itu ditangani KPK sejak Desember 2015. Namun, pengusutannya hingga kini belum juga rampung. Penyidik bahkan belum menahan Lino yang kini menjabat Komisaris PT JICT. Ia terakhir diperiksa penyi­dik KPK pada 5 Februari 2016.

Pada akhir September lalu, KPK memeriksa dua pejabat pejabat Pelindo II terkait kasus yang sama, juga menjadi saksi atas RJ Lino. “Dipanggil sebagai saksi untuk tersangka RJL (RJ Lino),” kata Febri.

Dua pejabat Pelindo II itu ialah Drajat Su­­listyo selaku General Manager PT Pelindo II Cabang Pelabuhan Panjang dan Agus Edi Santoso selaku General Manager PT Pelindo II Cabang Pelabuhan Palembang. Selain itu, KPK juga memanggil satu saksi lain dari pihak swasta, yakni Direktur Utama PT Jayatech Putra Perkasa Paulus Kokok Parwoko.

Menurut KPK, pengadaan tiga unit QCC tersebut tidak disesuaikan dengan persiapan infrastruktur yang memadai (pembangunan powerhouse) sehingga menimbulkan inefisiensi atau sangat dipaksakan. Berdasarkan analisis ahli teknik dari Institut Teknologi Ban­­dung (ITB), estimasi biaya dengan memperhitungkan peningkatan kapasitas QCC dari 40 ton menjadi 61 ton, serta eskalasi biaya akibat perbedaan waktu terdapat potensi kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya US$3,6 juta (sekitar Rp50,03 miliar). (Iam/Ant/P-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More