Senin 14 Oktober 2019, 22:15 WIB

Oposisi Gabung Pemerintahan, Pengamat: yang Dirugikan Rakyat

Abdillah Muhammad Marzuqi | Politik dan Hukum
Oposisi Gabung Pemerintahan, Pengamat: yang Dirugikan Rakyat

MI/Susanto
Pakar hukum tata negara Universitas Jember bayu Dwi Anggono

 

BERGABUNGNYA partai nonkoalisi pengusung Joko Widodo-Ma'ruf Amin ke dalam kabinet kerja nanti dinilai ahli hukum tata negara Universitas Jember Bayu Dwi Anggono bisa merugikan rakyat karena hilangnya sikap kritis DPR>

"Kalau kemudian gabungnya partai-partai di dalam koalisi permerintahan itu berimplikasi pada sifat kritis mengawasi DPR, tentu rakyat yang dirugikan," terang Bayu saat dihubungi via telepon (14/10).

Menurutnya, DPR dan pemerintah adalah dua entitas yang berbeda. Jika bergabungnya oposisi hanya di pemeritahan dan tidak dalam ranah legislatif, hal itu masih bisa diterima sepanjang tidak berdampak pada mandulnya sikap kritis DPR.

Sebaliknya jika bergabungnya partai oposisi dalam koalisi juga berlaku di DPR, maka dikhawatirkan DPR kehilangan sikap kritis dan tidak bisa melakukan tugas dengan baik.

"Yang seharusnya DPR itu melakukan tugas mengawasi, mengoreksi kinerja presiden. Kalau itu kemudian menjadi mandul, kemudian hal-hal yang sifatnya bisa dikritisi dari pemerintah dibiarkan, karena bagian dari pemerintah. Tentu yang dirugikan adalah rakyat," tegasnya.

Baca juga : NasDem Tegaskan Pertemuan Surya-Prabowo Tidak Bahas Kabinet

Tugas pengawasan DPR membutuhkan objektivitas. Yang dikhawatirkan ketika mayoritas partai bergabung dengan pemerintah dan menghilangkan sifat kritis dari DPR. Hal itu akan merugikan rakyat, bukan pemerintah.

"Jadi bukan untung-rugi bagi pemerintah. Untung-ruginya bagi rakyat," tukasnya.

Bayu menyarankan agar tetap ada partai yang menjadi oposisi di DPR. Agar fungsi pengawasan yang berbasis objektivitas dan sikap kritis tidak terpengaruh. Lagi pula, pemerintah sudah cukup punya partai pendukung di DPR.

"Lebih baik ada kelompok yang tetap menjalankan tugas sebagai pengawas yang objektif di DPR. Sebenarnya dengan modal 60% yang dibawa oleh koalisi presiden Jokowi waktu Pilpres kemarin, menurut saya sudah cukup," tegasnya.

Menurut Bayu, jika bergabungnya oposisi dalam koalisi benar-benar terjadi, maka akan menjadi pembelajaran yang kurang baik bagi rakyat. Apalagi mengingat kontestasi Pilpres kemarin yang sarat dengan adu gagasan dan ide.

"Itu juga jadi pembelajaran yang kurang baik dari kontestasi Pilpres yang demikian, kontes adu gagasan. Kan pada waktu itu antara 01 dan 02, ide gagasannya bertolak belakang sama sekali. Yang hampir seperti minyak dan air, gak mungkin ketemu. Kemudian setelah selesai Pilpres kok semudah itu seakan-akan idenya sama," pungkasnya. (OL-7)

Baca Juga

Instagram @lestarimoerdijat

Tracing Masif Perlu Dilakukan untuk Tekan Klaster Baru Covid-19

👤Mediaindonesia.com 🕔Minggu 12 Juli 2020, 18:15 WIB
Legislator Partai NasDem itu berharap kedisiplinan dan kewaspadaan masyarakat terus ditingkatkan menghadapi potensi penyebaran virus korona...
ANTARA

Densus 88 Tembak MJI Terduga Jaringan Teroris di Sukoharjo

👤Sri Utami 🕔Minggu 12 Juli 2020, 18:00 WIB
MJI alias IA merupakan terduga teroris yang akan diamankan sekitar pukul 13.30 WIB di Kabupaten Sukoharjo Jawa...
Ilustrasi

KPU: Revisi UU Pemilu Harus Becermin pada Pemilu 2019

👤Putri Rosmalia Octaviyani 🕔Minggu 12 Juli 2020, 16:33 WIB
Ilham mengatakan hal itu berkaca pada pelaksanaan Pemilu serentak 2019 yang disiapkan dalam waktu singkat dan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya