Senin 14 Oktober 2019, 17:56 WIB

Kejaksaan Karawang Selamatkan Uang Negara Rp3,9 M

Cikwan Suwandi | Nusantara
Kejaksaan Karawang Selamatkan Uang Negara Rp3,9 M

MI/Cikwan Suwandi
Kepala Kejaksaan Negeri Karawang Rohayatie melakukan penandatangan kerja sama dengan BPR Karawang untuk menagih sejumlah piutangnya

 

BIDANG Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Negeri Karawang, Jawa Barat, berhasil menyelamatkan uang negara sebesar Rp3,9 miliar. Uang tersebut berhasil diselamatkan sejak periode Februari-September 2019.

"Kejaksaan melalui Datun diminta untuk surat kuasa khusus (SKK) menagih debitur perusahaan-perusahaan miliki negara seperti BUMN dan BUMD," kata Rohayatie kepada Media Indonesia usai menggelar kerja sama fasilitas hukum bidang perdata dan tata usaha negara dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Karawang, Senin (14/10).

Rohayatie mengatakan Kejaksaan Karawang kemudian berhasil mengamankan Rp3.910.704.699 dari piutang BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang bekerja sama sejak Februari-September.

"Jadi kita menerima juga laporan dari perusahaan yang telah bekerja sama selama 3 bulan sekali," imbuhnya.

Baca juga: Kejaksaan Tidak Menyerah Tuntaskan Kasus Pembobolan Bank Mandiri

Keberhasilan Kejaksaan Karawang menagih piutang tiga perusahaan negara sebelumnya mendapatkan kepercayaan dari sejumlah perusahaan negara lainnya. Terbaru, Kejaksaan Negeri Karawang bekerja sama dengan PDAM, PLN dan BPR Karawang.

Rohayatie mengungkapkan pihaknya memiliki strategi aturan dalam penagihan piutang perusahaan negara. Pertama, pihaknya akan melakukan pemanggilan dan sosialisasi kepada pemilik hutang.

"Lalu bagaimana dia sanggup membayar hutangnya kemudian dikonsultasikan dengan perusahaan negara yang bekerja sama. Apakah mau dicicil atau seperti apa teknisnya. Karena kita ini mencoba untuk melakukan mediasi antara yang punya hutang dengan perusahaan," pungkasnya.(OL-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More