Senin 14 Oktober 2019, 17:55 WIB

ICW Sarankan Jokowi Larang Gibran Maju Pilkada Solo

Abdillah Muhammad Marzuqi | Politik dan Hukum
ICW Sarankan Jokowi Larang Gibran Maju Pilkada Solo

MI/Widjajadi
Putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka

 

KOORDINATOR Divisi Korupsi Politik ICW, Donal Fariz, menyayangkan masuknya Gibran Rakabuming Raka dalam ranah politik. Keputusan putra Presiden Jokowi untuk maju dalam kontestasi Walikota Solo dinilai justru merugikan Jokowi yang dikenal tidak membangun politik dinasti.

"Ketika anaknya dan menantunya maju di sektor politik, maka kemudian penilaian figur Jokowi sebagai yang mendorong politik bebas, terbuka, dan tidak membangun dinasti itu akan menjadi buyar," terang Donal Fariz usai diskusi diskusi bertajuk Proyeksi Masyarakat Sipil Bidang Penegakan Hukum Lima Tahun Mendatang di Gondangdia, Jakarta (14/10).

Menurut Fariz, selama ini Jokowi dikenal sebagai figur yang mendorong politik terbuka, tanpa dinasti, dan bebas. Citra itu bakal jadi taruhan jika membiarkan anaknya maju. Fariz berharap agar Jokowi melarang keluarganya untuk terjun dalam ranah politik.

"Kita sangat berharap Jokowi melarang anaknya berkontestasi politik di periode ini. Karena Jokowi salah satu contoh selama ini model kepemimpinan yang tidak membangun dinasti politik," ungkap Fariz.

Fariz menyarankan agar tidak harus saat ini masuk dalam ranah politik. Setidaknya menunggu hingga Jokowi istirahat dari politik.

"Kan gak harus sekarang, anaknya masih muda. Kan bisa 10-25 tahun lagi setelah bapaknya turun dari politik. Itu kan bisa dilakukan," tambahnya.

Menurut Fariz, publik juga menggalami kerugian karena bakal kehilangan sosok elit politik yang tidak membangun dinasti politik.

"Jadi menurut saya, kita tidak akan punya contoh lagi sosok atau figur-figur elit politik yang bersih dan tidak membangun dinasti politik," pungkasnya.(OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More