Senin 14 Oktober 2019, 17:41 WIB

Fraksi NasDem DPRD Jabar Sebut TAP Tiba-tiba Muncul

Bayu Anggoro, Eriez Rizal | Nusantara
Fraksi NasDem DPRD Jabar Sebut TAP Tiba-tiba Muncul

MI/Bayu Anggoro
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil

 

FRAKSI Partai NasDem DPRD Provinsi Jawa Barat menilai keberadaan Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) bentukan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil) mengganggu hubungan eksekutif dan legislatif.

Keberadaan tim yang diisi para relawan pendukung Emil-Uu pada pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018 itu justru menimbulkan masalah karena menjadi sekat antara kedua institusi negara tersebut.

Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi Jawa Barat, Tia Fitriani, mengatakan, keberadaan TAP tidak pernah dibahas oleh Emil -- sapaan akrab Ridwan Kamil -- bersama dewan. Selain tiba-tiba muncul, dia juga menyayangkan karena semua unsur yang ada dalam tim tersebut merupakan pilihan eksekutif.

"TAP ini kan memang tidak ada konsultasi. Kalaupun ada, unsur-unsurnya dari kita juga," kata Tia di Bandung, Senin (14/10).

Dia pun mengibaratkan keberadaan TAP ini sebagai orang ketiga dalam hubungan suami istri.

"DPRD dengan Gubernur itu ibaratnya suami istri yang kurang komunikasi. Pasti terjadi hal yang tak diinginkan, kehadiran pihak ketiga," imbuhnya.

Baca juga: Tim Bentukan Emil Diduga Tekan Dinas

Oleh karena itu, dia berharap ada komunikasi yang dibangun antara dewan dengan pemerintah dalam hal ini Emil. Disinggung rencana interpelasi, menurut Tia, hal itu bisa terjadi dan partainya tidak akan mengharamkan cara tersebut.

"Kita tidak mengharamkan interpelasi. Kalau (TAP) itu mengganggu institusi di Jawa Barat, kami bertanya," ungkapnya.

Sementara itu, pemerhati pemerintahan dari Beyond Anti Corruption, Dedi Heriyadi, meminta Emil bersikap tergas terhadap TAP, terutama yang dengan sengaja memanfaatkan posisi tersebut untuk mengambil keuntungan. Kehadiran pihak eksternal itu jangan sampai mengganggu tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah.

Bahkan dia berharap Emil bersikap tegas dengan tidak bertanggung jawab atas aktivitas TAP di OPD. Kepala dinas pun harus diberi kebebasan dalam bekerja tanpa dikendalikan tim tersebut.

"Ditarik, dia (Emil) bilang saya tak bertanggung jawab dengan tindakan-tindakan mereka. Mendorong kadis untuk melaporkan jika ada TAP yang mengganggu," tuturnya.(OL-5)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More