Senin 14 Oktober 2019, 16:18 WIB

Prabowo Pertimbangkan Sikap Kader

Putra Ananda | Politik dan Hukum
Prabowo Pertimbangkan Sikap Kader

ANTARA FOTO/Maulana Surya
Warga memakai topeng bergambar peserta Pilpres 2019, Joko Widodo (kiri) dan Prabowo Subianto (kanan) saat aksi Rukun Agawe Santoso.

 

KETUA Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto akan mendengarkan sikap kader Gerindra untuk memutuskan sikap Gerindra sebagai oposisi atau masuk ke dalam koalisi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) - Ma'ruf Amin.

Juru bicara Prabowo Subianto, Danhil Anzar Simanjuntak menuturkan tanggal 16 Gerindra akan mengadakan pertemuan internal dengan para kader untuk menetukan posisi Gerindra.

"Besok tanggal 16 beliau akan mendengarman masukan dari berbagai pihak. Namun tentu sikap finalnya juga terkait sikap presiden apakah membutuhkan Gerindra dan Pak Prabowo atau tidak," ujar Danhil di Jakarta, Senin (14/10).

Baca juga: Keutuhan Bangsa di Atas Kepentingan Parpol

Danhil melanjutkan, di kalangan internal Gerindra sendiri para kader sebetulnya telah menyerahkan seluruh keputusannya kepada Prabowo. Namun Prabowo bersikeras ingin mendengarkan langsung masukan dan pandangan dari para kader Gerindra.

"Secara politik Pak Prabowo memahami bahwa sebagian pendukung tidak paham langkah politik Pak Prabowo, PR kami adalah menjelaskan langkah politik Pak Prabowo. Yang jelas pijakannya adalah demi kepentingan bangsa," paparnya.

Danhil menjelaskan, Gerindra sendiri telah memiliki konsep yang disebut dorongan besar kepada pemerintahan Jokowi periode yang kedua. Gerindra mempersilahkan kepada Jokowi untuk memutuskan apakah akan menerima konsep dorongan besar tersebut atau tidak.

"Katanya Pak Jokowi sudah baca. Kalau misal Big Push itu mau digunakan silakan meski tanpa kursi. Atau kalau misal Big Push diserahkan tanggung jawabnya kepada Gerindra atau Pak Prabowo, itu kami juga terbuka tidak ada masalah sama sekali," ujarnya. (OL-4)

Baca Juga

Antara

Mahfud: Moral dan Agama Halau Hasrat Korupsi

👤Cahya Mulyana 🕔Minggu 09 Agustus 2020, 15:06 WIB
"Pun karena demokrasi orang bebas membuat kesepakatan atas nama demokrasi prosedural untuk korupsi sehingga korupsi semakin...
ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

Kuasa Hukum Sebut Penahanan Anita Kolopaking tidak Sah

👤Fachri Audhia Hafiez 🕔Minggu 09 Agustus 2020, 12:27 WIB
Tito menganggap Anita tidak perlu ditahan lantaran kooperatif saat diperiksa dalam kasus pembuatan surat jalan palsu oleh...
ANTARA/Muhammad Adimaja

Pemerintah Diminta Dengarkan Publik Soal TNI Tangani Terorisme

👤Theofilus Ifan Sucipto 🕔Minggu 09 Agustus 2020, 11:34 WIB
Rencana pelibatan TNI menangani teroris menimbulkan kontroversi dan penolakan dari masyarakat. Rencana itu dikhawatirkan mengancam...

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya