Senin 14 Oktober 2019, 11:15 WIB

Persaingan Pilpres 2024 Mengganjal

Golda Eksa | Politik dan Hukum
Persaingan Pilpres 2024 Mengganjal

Medcom.id/Mohammad Rizal
Ilustrasi

 

PERTARUNGAN politik di internal kabinet mungkin akan terjadi apabila Gerindra dan Demokrat yang notabene bukan bagian dari parpol koalisi memutuskan bergabung ke pemerintah. Presiden terpilih Joko Widodo pun harus mampu mengelola kemungkinan timbulnya konflik tersebut.

Hal itu dikemukakan pengamat politik dari Universitas Indonesia Cecep Hidayat ketika dihubungi, kemarin. Menurutnya, pembentukan kabinet yang relatif gemuk tidak akan efektif lantaran bakal ada persaingan untuk menuju Pilpres 2024.

"Artinya, para menteri atau ketua parpol akan berusaha mencari pengaruh. Bisa pula pejabat potensial yang berpotensi menjadi capres di 2024. Nah, mereka yang akan mewarnai publik," kata Cecep.

Periode pemerintahan 2019-2024 merupakan periode kedua Joko Widodo. Bersama cawapres terpilih Ma'ruf Amin, terang Cecep, Jokowi ingin mengakhiri masa kepemimpinannya dengan baik. Salah satu upaya itu ialah memperbesar dukungan politik dari parpol koalisi maupun partai nonkoalisi yang datang belakangan.

Melihat realitas itu, harapan terciptanya kabinet zaken dan menteri muda akan kandas.

"Tinggal sekarang bagaimana Presiden bisa mengelola kemungkinan konflik yang ada dari para pendukungnya. Apalagi di parlemen du-kungannya juga kuat," ujar Cecep.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini pun menilai koalisi besar bukan berarti bisa menjamin kepemimpinan Joko Widodo di periode kedua akan berjalan mulus. Hal itu berkaca dari periode kedua di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sebelumnya.

Partai politik, menurut Titi, cenderung politis dan pragmatis dalam merespons sebuah isu. Mereka lebih dominan menjaga basis elektoral ketimbang konsisten dalam mendukung koalisi politik yang ada.

Jika nantinya pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin membentuk koalisi yang besar, menurut Titi, soliditas partai-partai pendukung diprediksi hanya bertahan di dua tahun pertama. Hal itu berkaca dari pengalaman pemerintahan sebelumnya bahwa masa bulan madu ialah dua tahun pertama pascapemilu.

"Tahun ketiga mulai muncul riak-riak. Diskursus terbuka di ruang publik. Selanjutnya pada tahapan pemilu sudah berjalan, orientasi untuk menjaga kepentingan elektoral partai makin kuat. Di sanalah mereka mulai membangun narasi populis untuk kepentingan elektoral partai sebagai peserta pemilu," terangnya kepada Media Indonesia, akhir pekan lalu.

Terpisah, Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menegaskan Gerindra akan mempertimbangkan bila nantinya ditawari Presiden untuk masuk ke koalisi pemerintah. "Kalau nanti diminta, ya kita pertimbangkan. Kalau belum diminta, masak sudah kasih pertimbangan.

Intinya kita enggak ngerti karena kita tidak pada posisi meminta-minta jabatan. Kita tidak pada posisi itu."

Bertahan di luar

Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini menyatakan partainya tidak akan berubah sikap dan tetap berada di luar pemerintahan.

"Kami ingin memaksimalkan peran parlemen dalam hal check and balances sesuai konstitusi," kata Jazuli saat dihubungi, Sabtu (12/10).

Jazuli menambahkan, keberadaan PKS di luar pemerintahan bukan berarti PKS tak bisa berkontribusi langsung untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. PKS, kata dia, tidak pernah menutup diri dari komunikasi politik, apalagi untuk tujuan silaturahim kebangsaan.

Hal senada diungkapkan anggota Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Drajad Wibowo. Partainya akan mengambil peran di luar kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin selama lima tahun ke depan.

"PAN sendiri sudah mengambil sikap yang jelas, berada di luar kabinet," kata Drajad, kemarin.

Drajad meyakini sikap yang diambil PAN untuk berada di luar pemerintahan agar proses demokrasi di Indonesia tetap sehat selama lima tahun ke depan.

Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin tetap dikontrol dan diawasi parpol yang tidak bergabung dalam pemerintahan. (Mal/Nur/P-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More