Minggu 13 Oktober 2019, 19:35 WIB

Kemenpora Akui Peraturan Menteri Soal Esports belum Rampung

Yakub Pryatama Wijayaatmaja | Olahraga
 Kemenpora Akui Peraturan Menteri Soal Esports belum Rampung

ANTARA/Aprillio Akbar
Sejumlah peserta mengikuti pertandingan Free Fire Shopee Indonesia Master Season 2 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Minggu (13/10).


SEKRETARIS Kementerian Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora), Gatot S Dewa Broto, mengatakan bahwa pihaknya masih menyiapkan Peraturan Menteri (Permen) perihal Esports. Gatot pun mengaku bahwa penggodokan Permen soal Esports baru terbentuk 60%.

"Ini menunjukkan bahwa Esports bukan barang baru, tapi sudah ada di Asia Tenggara dan dunia," kata Gatot di acara Pembukaan Piala Presiden Esport 2020, di Senayan, Jakarta, Minggu (13/10).

Baca juga: Kemenpora Sikapi Geliat Esport di Haornas 2019

Gatot menambahkan jika Esports sudah memenuhi syarat sebagai cabang olahraga  dan tak berbeda dengan cabang lainnya. Adanya kompetisi Piala Presiden diharapkan menjadi titik awal untuk segera dirampungkannya Permen untuk Esports.

Awalnya, cabang Esports termasuk dalam federasi Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (Formi). Namun, sekarang telah menjadi bagian tersendiri dengan membentuk Asosiasi e-Sports Indonesia IeSPA.

"Esports ini merupakan salah satu cabor karena atletnya juga butuh endurance. Kalau seorang main Esport badan tidak boleh letih dan loyo, harus ada persiapan fisik. Kemudian, Esports sudah sangat universal, sudah ada dimana-mana. Jadi poinnya tak usah khawatir. Ekosistem sudah ada, kewajiban kami sebagai stakeholder mendorong ekosistem ini," ujar Gatot.

Sementara itu, Gatot mengatakan bahwa tim Esports Indonesia yang akan diberangkatkan ke SEA Games 2019 akan ditargetkan setidaknya meraih tiga medali emas. Ia pun berharap esports bisa dipertandingkan di Asian Games 2022 sehingga bisa terus melanjutkan persiapan ke jenjang yang lebih tinggi.

Gatot juga menyatakan bahwa IeSPA sudah menjadi bagian dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Artinya, secara legalitas pegiat olahraga ini sudah mempunyai paying hukum di bawah KONI. (*/A-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More