Minggu 13 Oktober 2019, 08:50 WIB

Isyarat Tambah Koalisi Jokowi

M Iqbal Al Machmudi | Politik dan Hukum
Isyarat Tambah Koalisi Jokowi

ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/wsj.
PRESIDEN JOKO WIDODO BERTEMU DENGAN PRABOWO SUBIANTO

 

PERTEMUAN Presiden Joko Widodo dengan dua ketua umum partai nonkoalisi pekan ini menggiring penafsiran bakal bertambahnya gerbong koalisi di pemerintahan.

Kamis (10/10), Jokowi menerima Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, selama kurang lebih satu jam. Selang sehari, (Jumat, 11/10), Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu Jokowi juga di Istana Merdeka.

Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, tidak mempersoalkan apabila Gerindra bergabung di pemerintahan sehingga mengubah susunan kabinet Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Itu hak prerogatif presiden. Presiden menganggap perlu dalam kepemimpinannya, silakan. Untuk kemaslahatan bangsa, NasDem menyerahkan kepada Presiden. (Kami) ada di kabinet boleh, enggak ada di kabinet juga enggak apa-apa. Namun, dukungan kepada Jokowi jalan terus. Sudah jelas," kata Surya seusai menjenguk Menko Polhukam Wiranto di RSPAD Gatot Soebroto, kemarin.

Lebih dari itu, Surya mengartikan pertemuan Presiden dengan SBY dan Prabowo telah membawa nilai positif untuk menyelesaikan persoalan bangsa yang begitu kompleks.

"Kalau kita sulit bertemu dan bersalaman, bagaimana? Permasalahan bangsa ini kompleks dan tidak bisa diselesaikan satu kelompok saja," lanjut Surya.

Isyarat pemerintah bakal merangkul Gerindra ke dalam koalisi sebelumnya diutarakan Jokowi dalam konferensi pers bersama Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta (11/10).

"Kami berbicara banyak mengenai kemungkinan Gerindra masuk ke koalisi. Belum final," tutur Jokowi.

Hanya, Sekjen Partai NasDem, Johnny G Plate, menyatakan apabila Demokrat dan Gerindra ingin bergabung, harus terlebih dulu meyakinkan koalisi apa yang mereka bawa untuk memperkuat pemerintahan.

"Mereka lawan ketika pemilu. Apa yang mereka bisa berikan? Itu menjadi dasar. Keputusan akhir tetap ada di Pak Jokowi," ujar Jhonny.

Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno mengaku komunikasi dengan Gerindra dan Demokrat terus berlangsung menjelang pelantikan presiden-wakil presiden terpilih (Minggu, 20/10) dan penyusunan kabinet.

"Itu untuk menjalankan politik kebersamaan, inklusivitas, dan gotong royong. Penyeimbang di legislatif tetap terjaga, kan ada PKS dan PAN," ungkap Hendrawan.

Wakil Sekjen Gerindra Andre Rosi ade tidak memungkiri adanya komunikasi intens pihaknya dengan anggota koalisi di pemerintahan. Termasuk kemungkinan masuknya Gerindra ke kabinet Jokowi-Amin.

"Komitmen Gerindra ialah berkontribusi dalam pembangunan. Untuk itu, Pak Prabowo mengirimkan konsep kepada Pak Jokowi. Kami tidak mengajukan nama atau meminta jabatan menteri. Kalau soal posisi, keputusan di Pak Prabowo," terang Andre.

Iklim demokrasi

Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari menilai peluang Gerindra masuk kabinet tergolong besar. "Meski rival di pilpres, hubungan Jokowi dan Prabowo baik. Megawati cenderung membuka tangan kepada Prabowo ketimbang SBY."

Pengamat komunikasi politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatu llah Jakarta, Gun Gun Heryanto, justru menginginkan adanya oposisi yang kuat agar iklim demokrasi sehat dengan checks and balances memadai.

"Jika Gerindra dan Demokrat masuk kabinet, oposisi tidak kuat dan berpotensi menciptakan paradoks karena kekuasaan menjadi terakumulasi. Kalau koalisi lebih besar lagi nanti ada problem lanjutan, apakah kondusif? Kemudian politik akomodasinya juga semakin besar," tandas Gun Gun. (Cah/Dhk/Gol/Mal/X-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More