Minggu 13 Oktober 2019, 07:30 WIB

Satgas Gakkum Terpadu Tangani Pidana Karhutla

(RK/N-3) | Humaniora
Satgas Gakkum Terpadu Tangani Pidana Karhutla

ANTARA FOTO/Rony Muharrman/wsj.
Kapolda Riau Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi (tengah), Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian LHK Rasio Ridho Sani (kiri)

 

PROSES penegakan hukum (gakkum) atas kasus pidana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) disepakati untuk melibatkan seluruh perangkat pemerintah, yaitu Polri, Kejak-saan Agung, dan Gakkum KLHK. Tim kolaboratif dari seluruh perangkat hukum tersebut berhimpun dalam Satgas Gakkum Terpadu Karhutla.

"Ini langkah bersejarah. Pemerintah berkomitmen secara serius yang diinisiasi teman Bareskrim Polri, yakni meli-batkan seluruh perangkat pemerintah dalam penegakan hukum dan satgas sumber daya alam Kejagung serta Kejati Riau," ungkap Direktur Jenderal Gakkum KLHK, Rasio Ridho Sani didamping Kapolda Riau Irjen Agung Setya Imam Effendi dan Direktur Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Brigjen Fadil Imran dalam jumpa pers di Kantor Polda Riau, kemarin.

Rasio yang akrab disapa Roy mengatakan pemerintah melakukan langkah-langkah kolaboratif dalam menindak pelaku kejahatan karhutla. Pemerintah menangani kasus hukum itu dengan sangat serius lantaran kejahatan karhutla berdampak langsung terhadap perubahan ekosistem.

"Kita akan melakukan multidoor. Para pelaku karhutla akan kita jerat dengan undang-undang berlapis. Semoga dengan kolabarasi proses penegakan hukum bisa lebih optimal," tegasnya.

Roy juga menyoroti minimnya peran kepala daerah dalam memberi sanksi kepada perusahaan pembakar lahan. Padahal, sejumlah perusahaan ditemukan telah berulangkali dalam setiap tahun membakar lahan.

"Seharusnya gubernur, bupati, dan wali kota bisa memberikan sanksi (pencabutan izin). Di kami, untuk kasus 2015, tiga perusahaan kami ca-but izinnya dan yang lainnya juga telah kami gugat perdata," kata Roy seraya menambahkan pihaknya mempunyai kewenangan penegakan hukum secara administrasi, perdata, dan pidana.

Sementara itu, Direktur Ti-piter Bareskrim Polri, Brig-jen Fadil Imran mengatakan Satgas Gakkum terpadu ingin menjawab kesulitan di masa lalu. Pasalnya, kejahatan karhutla harus dibuktikan dengan pendekatan ilmiah atau scientific crime investigation.

"Selama tiga hari kami telah turun secara kolaboratif, yaitu Bareskrim, Ditreskrimsus, PPNS Gakkum, dan kejaksaan. Tim melaksanakan olah TKP pada 6 titik di Indragiri Hulu, Siak, dan Pelalawan untuk pembuktian scientific crime investigation," jelas Fadil. (RK/N-3)

Baca Juga

Dok: Istimewa

Jusuf Kalla Tiba di Arab Saudi untuk Finalisasi Desain Museum

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 24 Oktober 2020, 07:42 WIB
Kunjungan ke Saudi merupakan tindak lanjut pendirian museum internasional di Jakarta yang groundbreaking-nya telah dilaksanakan pada 26...
Dok.MI

Pemerintah Klaim 70% obat Bisa Diproduksi di Dalam Negeri

👤Antara 🕔Sabtu 24 Oktober 2020, 06:00 WIB
Paracetamol yang merupakan obat dasar masih diperoleh Indonesia dengan mengimpor dari India. Sekarang sudah punya produsen paracetamol di...
Sumber: LIPI/Tim Riset MI-NRC

Manfaat Mikrob dalam Produk Probiotik

👤(Atikah IshmahWinahyu/H-2) 🕔Sabtu 24 Oktober 2020, 05:00 WIB
INDONESIA memiliki kekayaan alam yang sangat beragam, termasuk di dalamnya ialah mikroorganisme atau...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya