Sabtu 12 Oktober 2019, 06:40 WIB

Menyiapkan Generasi Muda Siap Kerja

H Lalu Sudarmadi Ketua Dewan Pakar Ormas Nasional Demokrat dan Direktur Eksekutif ND Institute | Opini
Menyiapkan Generasi Muda Siap Kerja

BPS
Opini

PERMASALAHAN terkait dengan pendidikan dan pelatihan kejuruan dan vokasi (TVET) sangat nyata. Sebagaimana ditunjukkan angka pengangguran paling tinggi yang diderita para lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) kita (ditunjukkan dalam tabel).

Angka pengangguran lulusan SMK merupakan yang tertinggi ketimbang jalur dan jenjang pendidikan lainnya. Hal itu sungguh memprihatinkan mengingat SMK dimaksudkan untuk membekali lulusannya dengan keterampilan sehingga lebih mudah diserap dunia usaha dan dunia industri (DUDI).

Hal tersebut telah mendapatkan perhatian serius dari Presiden, sebagaimana ditandai dengan terbitnya Inpres 9/2016 tentang Revitalisasi SMK. Langkah untuk melakukan revitalisasi SMK yang baik ini memerlukan tindak lanjut yang lebih komprehensif. Pertama, penataan kembali portofolio TVET nasional. Kedua, kebijakan fiskal pendukung, termasuk sistem pendanaan TVET dan insentif fiskal bagi dunia usaha, juga dunia industri untuk meningkatkan perannya dalam penyelenggaraan TVET.

Di samping itu, yang sangat penting dan krusial dalam upaya memperbaiki kinerja SMK kita ialah kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), mulai perencanaan, desain kurikulum, hingga kerja praktik dan pemagangan yang harus merupakan bagian integral dari sebuah proses pembelajaran, serta mengasah keterampilan para siswa.

Penataan kembali portofolio TVET nasional akan meliputi rasionalisasi SMK agar selaras dengan kebutuhan tenaga kerja. Secara makro, TVET dan SMK pada khususnya, perlu dibuka untuk bersifat asimetri atau beragam secara nasional.

Kebutuhan tingkat spesialisasi SMK untuk mendukung pengembangan sektor manufaktur berbeda dari tingkat spesialisasi SMK untuk mendukung sektor pertanian dan sektor jasa. Bahkan, dalam sektor manufaktur pun perlu dimungkinkan SMK dilaksanakan secara beragam, mengingat ragam sektor manufaktur itu sendiri.

Untuk manufaktur otomotif dan elektronika, misalnya, yakni industrinya didominasi perusahaan-perusahaan besar, dengan pembagian tugas karyawan yang sudah sangat terstruktur dan terspesialisasi, desain program studi dan penyelenggaraan kompetensi yang sangat spesifik merupakan sebuah keharusan.

Di sisi lain, untuk manufaktur garmen yang ukuran perusahaannya beragam, program studi yang dibutuhkan perlu lebih beragam dan sedikit lebih umum (broad-based).

Ilustrasi lebih jelas dapat dibuat untuk SMK di bidang jasa konstruksi (bangunan gedung). Industri jasa konstruksi di Indonesia terdiri atas sejumlah perusahaan-perusahaan kontraktor berskala besar, baik swasta murni maupun BUMN.

Secara nasional mungkin jumlahnya tidak sampai 100 perusahaan, memiliki peralatan dengan teknologi cukup tinggi, dengan penyerapan tenaga kerja yang relatif tidak terlalu besar secara nasional.

Di sisi lain, terdapat puluhan ribu perusahaan konstruksi/pemborong berskala kecil, baik formal maupun informal. Misalnya, kontraktor-kontraktor yang mengerjakan pembangunan kompleks-kompleks perumahan dalam skala/jumlah yang kecil, kontraktor renovasi rumah tinggal, dan pemborong proyek-proyek pembangunan jalan, jembatan dan prasarana fisik lainnya di tingkat kabupaten/kota.

Perusahaan-perusahaan kontraktor kecil ini, jumlahnya sangat besar, kurang intensif teknologi sehingga menyerap banyak sekali tenaga kerja secara agregat, meski daya tampung per perusahaan tidak besar. Di perusahaan-perusahaan ini lulusan SMK yang diterima sebagai karyawan belum dituntut highly skilled, melainkan diharapkan bisa mengerjakan banyak hal.

Sementara itu, di SMK mereka sudah sangat terspesialisasi. Di perusahaan, mereka diharapkan mengerti dan bisa mengerjakan dan membaca gambar, sekaligus memasang batu bata, mengerjakan pembuatan kosen, dll.

Perkembangan untuk menjadi spesialis akan berjalan seiring perjalanan karier. Untuk perusahaan-perusahaan seperti ini, yang jumlahnya sangat banyak dan dominan, desain program studi yang ada di SMK sekarang, yang sama dan merata aturannya untuk semua SMK, kurang tepat. Untuk membuatnya lebih cocok dengan permintaan pasar kerja, program studi perlu direstrukturisasi dan dibuka kemungkinan untuk menjadi beragam antardaerah dan bahkan antarsekolah.

Terlepas dari perlunya desain ulang program studi secara nasional untuk menyesuaikan dengan permintaan pasar, permasalahan guru SMK, terutama guru-guru dan instruktur-instruktur yang mengajarkan/melatih keterampilan perlu ditata ulang pengelolaannya.

Saat ini berdasarkan UU 14/2005, persyaratan kualifikasi pendidikan formal, harus berijazah S-1/S-2 dsb, menjadi penghambat kerja sama yang lebih efektif antara SMK dan DUDI.

Ketentuan persyaratan administratif yang kaku membuat tenaga-tenaga terampil yang sangat diharapkan memperkuat SMK terhambat karena tidak memenuhi persyaratan ijazah dan jenjang minimal pendidikan formal. Padahal, mereka memiliki kecakapan dan keterampilan praktis yang unggul dan layak mengajar.

Permasalahan guru di SMK, di satu sisi kita mengalami kekurangan dalam jumlah dan kualitas yang luar biasa besar, sekitar 200 ribu guru keterampilan untuk SMK secara nasional. Di sisi lain, kita sulit memanfaatkan tenaga terampil perusahaan akibat peraturan perundang-undangan yang menghambat, sekaligus melakukan pengaturan yang kurang pas dengan sifat pendidikan dan pelatihan kejuruan dan vokasi.

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More