Sabtu 12 Oktober 2019, 06:30 WIB

Keputusan Trump, Kurdi, dan IS

Smith Alhadar Penasihat Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES) | Opini
Keputusan Trump, Kurdi, dan IS

Dok.MI/Duta
opini

KEPUTUSAN Presiden AS Donald Trump menarik pulang tentara AS dari wilayah Kurdi di Suriah berdampak luas. Dua hari setelah penarikan itu, tentara Turki bersama Tentara Pembebasan Suriah (FLA), pemberontak Suriah dukungan Turki, menyerbu wilayah utara Suriah untuk mengusir Pasukan Demokratik Suriah (SDF).

SDF didominasi Unit Perlindungan Rakyat (YPG), milisi Kurdi yang dilatih, dan dipersenjatai AS. Turki menganggap YPG sebagai kepanjangan Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang sejak 1984 mengangkat senjata melawan Ankara.

Sudah lama Turki meminta AS berhenti membantu SDF yang dipandang sebagai kelompok teroris. Memang PKK sering melakukan pemboman di kota-kota Turki dalam upayanya mendapatkan wilayah otonomi bagi Kurdi di Turki Tenggara. Posisi Turki didukung AS, Uni Eropa, dan PBB. AS memanfaatkan SDF sejak 2014 dalam memerangi Islamic State (IS) di Suriah.

Pada November 2017, perang melawan IS dinyatakan berakhir. Setahun kemudian, tepatnya Desember tahun lalu, Trump mengumumkan penarikan tentara AS dari Suriah. Namun, karena menghadapi kecaman dari mitranya di Eropa, Timur Tengah, bahkan mendorong Menteri Pertahanan AS Jim Mattis mengundurkan diri, Trump membatalkan rencana itu.

Alasan Trump menarik pulang tentara AS disebabkan perang di Suriah terlalu mahal. AS memang menyediakan dana, persenjataan, dan informasi intelijen kepada SDF. Juga menyediakan pesawat tempur untuk membantu SDF mengganyang IS. Sebenarnya, keputusan itu dilatarbelakangi sejumlah masalah dalam negeri yang dihadapi Trump. Ia ingin berkonsentrasi untuk pilpres tahun depan, gerakan impeachment terkait skandal Ukraina yang melibatkan Joe Biden, capres Demokrat yang populer. Dan, perang dagang dengan Tiongkok.

Bagaimanapun, tindakan Trump dikecam dunia internasional. Bahkan, oleh politisi Demokrat maupun Republik karena alasan berikut. Pertama, tindakan itu menghancurkan kredibilitas AS. Mundurnya AS secara sepihak dari Suriah dengan meninggalkan Kurdi yang berjasa besar bagi perang melawan IS dipandang sebagai tindakan pengkhianatan.

Puluhan ribu tentara Kurdi telah tewas dalam perang. Tindakan itu juga telah membuka jalan bagi Turki untuk menyerbu wilayah Kurdi. Turki akan membentuk zona aman selebar 28 km sepanjang 480 km dari utara sampai timur laut Suriah yang berbatasan dengan Turki Selatan. Ada tujuan yang ingin dicapai Turki. Pertama, menghilangkan ancaman PKK dan YPG dari Suriah. Kedua, memindahkan 2 juta dari 3,5 juta pengungsi Suriah di Turki ke zona aman. Memang pengungsi Suriah menjadi beban bagi ekonomi Turki.

Kedua, bisa jadi IS akan bangkit kembali. Saat ini tak kurang dari 12.000 personel IS ditahan di penjara-penjara di dekat perbatasan Turki. Perang Turki-Kurdi sangat mungkin akan meloloskan para tahanan itu dari penjara dan menciptakan ruang kosong bagi kebangkitan IS. Toh, pemimpin IS Abubakar al-Baghdadi masih memimpin pasukan kecil di tenggara Suriah.

Saat ini para pemimpin Kurdi sedang memobilisasi seluruh warga Kurdi untuk ikut berperang melawan Turki. Pasukan rezim Suriah juga, selain berperang di Provinsi Idlib menghadapi pembenrontak akan mengerahkan tentara untuk bahu-membahu dengan Kurdi. Dengan demikian, pengawasan terhadap IS menjadi longgar.

Ketiga, serbuan tentara Turki menciptakan instabilitas kawasan. Liga Arab dan Iran mengecam Turki yang melanggar kedaulatan dan integritas wilayah Suriah. Memang Ankara menyatakan tidak punya ambisi teritori dalam serangannya ke Suriah, tetapi serangan itu jelas melanggar kedaulatan sebuah negara yang merdeka.

Turki mungkin akan menarik diri setelah yakin SDF telah benar-benar dibungkam dan pengungsi telah direlokasi. Namun, tak ada seorang pun tahu kapan perang akan berakhir. Bisa jadi perang berlangsung lama karena selain menghadapi SDF yang terlatih, Turki juga harus menghadapi tentara rezim Suriah yang mungkin akan dibantu Liga Arab.

Keempat, tragedi kemanusiaan. Bisa dipastikan ribuan warga sipil, sebagian ialah pengungsi, akan jatuh korban. Kelima, ada kemungkinan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menghadapi bahaya kalau perang berkepanjangan. Ekonomi Turki yang sedang buruk tak akan mampu menopang perang yang sangat mahal. Apalagi NATO tidak mendukung perang itu. Uni Eropa sendiri jelas menyatakan tak akan membantu Turki kalau pengungsi direlokasi ke wilayah Kurdi. Dengan demikian, bisa terjadi destabilitas keamanan Turki. Bisa terjadi kudeta terhadap Erdogan bila perang berlangsung panjang.

Bagi sebagian negara Arab Teluk dan Israel, seharusnya Trump menjadikan pasukan AS di Suriah sebagai kartu tawar terhadap rezim Presiden Bashar al-Assad, yakni AS hanya akan menarik diri dari Suriah kalau Assad bersedia mengusir pasukan Iran dan milisi Syiah yang didukungnya dari Suriah.

Iran memang menjadikan wilayah Suriah untuk mengawasi Israel dan memasok senjata kepada Hezbullah di Libanon. Sementara itu, negara Arab Teluk ingin menggagalkan proyek Iran membangun bulan sabit Syiah dari Teheran ke Beirut melalui Baghdad dan Damaskus. Hal ini akan mengancam negara-negara Arab di selatan.

Apa boleh buat Trump telah mengambil keputusan. Seluruh negara di kawasan harus menyesuaikan diri dengan dinamika baru yang tercipta. Menghadapi banyak kritik, Trump menyatakan serangan Turki merupakan gagasan yang buruk dan AS akan menghancurkan ekonomi Turki kalau Erdogan melebihi batas. Namun, tidak jelas garis merah yang ditetapkan Trump.

Bagi Turki, apapun akan dilakukan asalkan SDF, kepanjangan PKK, hancur. Turki memang sensitif terkait Kurdi. Rakyat Turki dapat dipersatukan kalau sudah bicara mengenai kelompok bersenjata Kurdi. Namun, kali ini Turki akan kerepotan berhubung Eropa dan AS yang banyak menampung diaspora Kurdi tak mendukung posisi Turki.

Terorisme Kurdi bisa marak kembali dan pada hari-hari mendatang kita akan menyaksikan demonstrasi Kurdi di banyak kota di negara-negara barat. Maka itu, lebih baik Turki mengadopsi jalur diplomasi ketimbang jalan perang.

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More