Sabtu 12 Oktober 2019, 04:00 WIB

Penerapan Sanksi Perlu Dikaji

Rifaldi Putra Irianto | Humaniora
Penerapan Sanksi Perlu Dikaji

ANTARA /Aditya Pradana Putra
Petugas melayani warga di Kantor Pelayanan BPJS Kesehatan Jakarta Pusat, Matraman, Jakarta, Selasa (3/8/2019)

 

PENERAPAN sanksi bagi peserta yang menunggak iuran jaminan kesehatan nasional (JKN) pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bisa diterapkan asal pemerintah juga memenuhi kewajibannya menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai. Hal ini penting untuk meletakkan hak dan kewajiban masyarakat sesuai porsinya.

Ketua Bidang Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar sependapat rencana pemerintah yang hendak menerapkan sanksi layanan publik terhadap para penunggak iuran JKN. Namun demikan, ujarnya, ada beberapa catatan sebelum rencana tersebut diterapkan.

"Saya dukung ada sanksi tidak dapat layanan publik, tapi sebelumnya BPJS Kesehatan harus meningkatkan pelayanannya kepada peserta sehingga masyarakat tergugah untuk disiplin membayar iuran," tegas Timboel di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, sejatinya sanksi itu sudah diatur dalam PP No 86/2013 mengenai regulasi atas ketentuan sanksi tidak dapat layanan publik. "Namun, instrumen sanksi ini belum dilaksanakan oleh pemerintah, terutama oleh pemerintah daerah atau lembaga yang menjalankan pelayanan publik."

Dia menambahkan PP No 86/2013 tidak hanya memberikan sanksi kepada peserta perorangan, tetapi juga bagi badan usaha. Itu pun didukung Pepres No 111/2013 mewajibkan seluruh badan usaha mendaftarkan dan membayarkan iuran pekerjanya ke BPJS Kesehatan. "Kalau tidak, akan kena PP No 86/2013, yaitu tidak dapat layanan publik, seperti IMB, SIUP, dan TDP," tuturnya. Menurut Timboel, hingga saat ini masih banyak badan usaha yang melanggar.

Pendapat berbeda disampaikan oleh Ombudsman. Penerapan sanksi, menurut anggota Ombudsman Alamsyah Saragih, tidak sesuai dengan aturan. "Tidak berdasar hukum karena sanksi yang diatur dalam undang-undang itu bagi warga negara yang tak mendaftar dan menyerahkan data, bukan bagi peserta yang menunggak," tegas Alamsyah.

Ia mengimbau pemerintah dan BPJS Kesehatan berhati-hati dalam menerbitkan suatu kebijakan mengenai sanksi. Alamsyah menyarankan agar pemerintah dan BPJS Kesehatan menggunakan skema administrative default ketimbang mengenakan sanksi kepada para peserta yang menunggak iuran. "Jadi kuncinya relevansi. Ini memerlukan perubahan banyak SOP di layanan-layanan publik tertentu. Ini yang juga diterapkan di beberapa negara, bukan dengan skema sanksi bagi penunggak," pungkasnya.

Kerahkan kader

Besarnya nilai tunggakan BPJS Kesehatan Kota Surabaya pada akhirnya mendorong mereka untuk mengerahkan sebanyak 32 kader JKN sebagai salah satu juru tagih iuran kepesertaan, terutama peserta mandiri. Kepala BPJS Kesehatan Kota Surabaya, Herman Dinata Mihardja kemarin membenarkan jika peran kader JKN tersebut selain sebagai garda terdepan dalam memberikan informasi kepada masyarakat seputar BPJS Kesehatan, juga sebagai juru tagih.

Ia mengakui para kader JKN itu tidak tersebar di tiap kecamatan di Surabaya sehingga masih butuh kesadaran masyarakat untuk membantu memperlancar pembayaran iuran. "Kami juga memberitahukan pembayaran iuran melalui sarana lainnya."(Ant/H-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More