Jumat 11 Oktober 2019, 21:02 WIB

Lindungi Pelaku Usaha Lokal, Kemendag Revisi Aturan Impor Tekstil

Andhika Prasetyo | Ekonomi
Lindungi Pelaku Usaha Lokal, Kemendag Revisi Aturan Impor Tekstil

Antara
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnu Wardhana

 

KEMENTERIAN Perdagangan (Kemendag) akan merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Ketemtuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT).

Langkah tersebut dilakukan demi melindungi para pelaku usaha dalam negeri dari serbuan produk-produk asing.

Di dalam Permendag 64/2017, impor TPT diklasifikasi ke dalam dua kelompok berbeda. Kelompok A adalah impor TPT yang harus mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan perizinan dari Kemendag. Sementara, kelompok B adalah impor yang hanya memerlukan Laporan Surveyor (LS) tanpa memerlukan rekomendasi dari Kemenperin dan izin dari Kemendag.

Baca juga: Kemendag Cabut Izin Usaha dan Impor Perusahaan Tekstil Nakal

Nantinya, di dalam beleid terbaru, sistem pengelompokan akan dihapus sehingga semua impor TPT harus terlebih dulu mendapatkan rekomendasi dari Kemenperin dan izin dari Kemendag.

"Kami upayakan revisi Permendag 64/2017 bisa terbit sebelum masa kabinet kerja berakhir," ujar Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnu Wardhana di kantornya, Jakarta, Jumat (11/10).

Wisnu menjelaskan, sistem pengelompokan dulu diterapkan untuk memudahkan impor produk yang memang belum diproduksi di Tanah Air. Seiring waktu berjalan dan industri TPT makin berkembang, muncul perusahaan-perusahaan yang mulai memproduksi barang-barang yang sebelumnya tidak dihasilkan.

"Industri TPT ini kan berkembang, terus tumbuh. Yang dulu kita impor karena tidak bisa produksi, serakang bisa kita produksi. Ada investasi masuk sehingga ada produk baru. Jadi memang harus ada penyesuaian karena industri terus tumbuh," jelas Wisnu.

Wakil Ketua Umum Bidang Luar Negeri Asosiasi Pertekstilan Indonesia Anne Sutanto menyambut baik langkah pemerintah.

Ia mengatakan regulasi-regulasi yang kurang mendukung perkembangan industri tekstil di dalam negeri memang harus diperbaiki.

"Kita perlu berupaya sebisa mungkin mengurangi impor barang-barang yang sudah bisa kita produksi sendiri. Pemerintah bersama pengusaha harus bergandengan tangan membenahi industri TPT," tuturnya. (X-15)
 

Baca Juga

Ist/DPR

Roadmap Industri Hasil Tembakau (IHT) Harus Komprehensif 

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 15 Agustus 2020, 22:06 WIB
Mukhamad Misbakhun mengatakan bahwa industri hasil tembakau (IHT) merupakan salah satu industri strategis nasional yang mempunyai andil...
Dok. DSC XI 2020

Penguatan Iklim Wirausaha Bantu Pulihkan Ekonomi di Masa Pandemi

👤Ghani Nurcahyadi 🕔Sabtu 15 Agustus 2020, 21:30 WIB
Kompetisi itu justru makin relevan dilaksanakan di tengah pandemi sebagai upaya mendukung ketahanan dan keberlangsungan dunia usaha di...
Istimewa

Salma Markets Lebarkan Pasar ke Indonesia

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 15 Agustus 2020, 20:50 WIB
DI tengah kelesuan ekonomi akibat pandemi Covid-19, Salma Market justru melebarkan sayapnya ke...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya