Jumat 11 Oktober 2019, 16:11 WIB

Kasus Proyek SPAM, KPK Panggil Dirut PT Minarta Dahutama

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
Kasus Proyek SPAM, KPK Panggil Dirut PT Minarta Dahutama

DOK MI/ROMMY PUJIANTO
Juru Bicara KPK Febri Diansyah

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Direktur Utama PT Minarta Dutahutama, Purnama Dasadiputra Prasetyo, dalam kasus suap terkait proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2017-2018.

Purnama dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Komisaris Utama PT Minarta Dutahutama Leonardo Jusminarta Prasetyo.

"Purnama Dasadiputra Prasetyo dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka LJP terkait tindak pidana korupsi suap proyek pembangunan SPAM," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (11/10).

Selain Purnama, KPK juga memanggil empat saksi lainnya untuk tersangka Leonardo, yaitu Komisaris PT Royal Mukti Sakti Gatot Prayogo, supir Kementerian PUPR Sugiyanto, Direktur PT Menara Dutahutama Phan Ferdi Handoko, Direktur PT Menara Dahutama Krispina Lenny Tendra, dan pihak swasta bernama Aji Setiawan. Saksi Krispina Lenny Tendra juga diperiksa untuk tersangka anggota BPK Rizal Djalil.

Baca juga: KPK Jamin Bisa Tangkap Paulus Tannos

Dalam kasus itu, Rizal Djalil diduga turut memuluskan agar PT Minarta Dutahutama mendapatkan proyek di lingkungan Direktorat SPAM Kementerian PUPR yaitu proyek SPAM Jaringan Distribusi Utama (JDU) Hongaria dengan pagu anggaran Rp79,27 miliar.

Rizal diduga menerima suap dari Leonardo selaku komisaris perusahaan tersebut senilai 100 ribu dolar Singapura.

Dalam pemeriksaan sebelumnya, Rizal membantah praktek rasuah yang disangkakan kepadanya. Adapun KPK yakin dengan alat bukti yang dimiliki dan meningkatkan status penanganan perkara yang menjerat anggota BPK itu.

Selain diduga menerima miliaran rupiah dalam bentuk dolar singapura, KPK juga menduga Rizal terlibat pengaturan laporan pemeriksaan keuangan sejumlah proyek di Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR kurun waktu 2014-2016. (A-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More