Jumat 11 Oktober 2019, 15:24 WIB

PKS DKI Setuju Anies Naikan Anggaran Subsidi Transportasi

 Insi Nantika Jelita | Megapolitan
PKS DKI Setuju Anies Naikan Anggaran Subsidi Transportasi

ANTARA/ADITYA PRADANA PUTRA
Warga memotret media informasi moda transportasi publik di Halte Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa (13/8).

 

ANGGOTA DPRD DKI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhayar RM, mengungkapkan tidak ada masalah mengenai meningkatnya usulan anggaran subsidi transportasi yang mencapai Rp6,94 triliun untuk 2020.

Ia menilai selama penambahan anggaran tersebut jelas dan mempunyai nilai manfaat bagi masyarakat umum, hal itu tidak perlu diributkan.

“Adanya kenaikan anggaran bisa saja karena adanya penambahan armada baru, ada penambahan layanan MRT dan LRT yang tahun ini belum ada dan tidak signifikan anggarannya,” ujar Muhayar dalam keterangan resminya, Jakarta, Jumat (11/10).

Ia mengatakan, usulan anggaran tersebut meningkat hampir 50% dari 2019. Pada tahun ini jumlah anggaran subsidi transportasi sebesar 3,7 triliun.

Kenaikan anggaran itu berdasarkan data dari Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Usulan anggaran itu sudah ditandatangani oleh Gubernur DKI Anies Baswedan.

Kemudian, kata Muhayar, kenaikan Anggaran jika dirinci untuk subsidi MRT sebesar Rp938,59 miliar, LRT Jakarta Rp665,07 miliar, dan Transjakarta Rp5,34 triliun.

Baca juga: Pemprov DKI akan Bangun Dua Bioskop Rakyat Lagi

Pembelaan Muhayar tersebut, menurutnya, sejalan dengan amanat dari Instruksi Gubernur (Ingub) nomor 66 tahun 2019 tentang pengendalian kualitas udara. Ingub itu memerintahkan kepala dinas perhubungan DKI untuk mempercepat peremajaan bus-bus tersebut.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menyatakan adanya kenaikan subsidi dalam anggaran transportasi bertujuan untuk mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. Salah satu caranya ialah dengan adanya peremajaan dan penambahan bus.

“Adanya penambahanan bus dan kenyamaannanya akan berdampak pada penamabahan kapasitas dan antusias masyarakat,” tandasnya. (A-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More