Jumat 11 Oktober 2019, 13:00 WIB

Kementerian PU-Pera Kuatkan Kolaborasi dengan TP4P/D

Andhika Prasetyo | Ekonomi
Kementerian PU-Pera Kuatkan Kolaborasi dengan TP4P/D

ANTARA/Risky Andrianto
Sejumlah pekerja melakukan pengaspalan jalan Tol Jalarta-Cikampek II Elevated, di Bekasi, Jawa Barat

 

KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) terus berupaya meningkatkan akuntabilitas belanja anggaran untuk dapat menghasilkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas sehingga mampu mendukung pemerataan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Oleh karena itu, kerja sama dengan Tim Pengawalan dan Pengamanan Pembangunan Pemerintah Pusat/Daerah (TP4P/D) Kejaksaan Agung akan semakin dikuatkan.

Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono mengatakan, selama ini, TP4P/D telah membantu pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan di lapangan.

"Peran mereka sangat penting. Pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan seperti jalan dan jembatan, bendungan, irigasi, rumah susun, pos lintas batas negara dan lain sebagainya berjalan sesuai aturan yang berlaku. Anggaran sesuai, hasil pembangunan sesuai. Bahkan terkadang selesai lebih cepat," ujar Basuki melalui keterangan resmi, Jumat (11/10).

Baca juga: Ketergantungan Pembangunan pada APBN Harus Dikurangi

Untuk mempererat kolaborasi yang telah terjalin, 65 Balai Besar/Balai/Satuan Kerja Kementerian PU-Pera di 14 provinsi melaksanakan penandatangan perjanjian kerja sama dengan 13 Kejaksaan Tinggi.

Kesepakatan kerja sama tersebut juga merupakan penguatan dari Nota Kesepahaman tentang pendampingan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di bidang PU-Pera yang telah dilakukan sejak 1 Maret 2018 silam.

Basuki mengatakan kehadiran TP4P/D dirasakan telah memberi kepercayaan diri kepada jajaran Kementerian PU-Pera dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Pasalnya, dengan pengawasan ketat, potensi pelanggaran hukum yang terjadi saat dilakukan pembangunan menjadi lebih minim.

“Di era persaingan global tuntutan pembangunan infrastruktur mutlak harus kita kerjakan secara cepat. Untuk itu, kita harus membuat suasana kerja yang kondusif, Kementerian PU-Pera tidak bisa bekerja sendiri, harus bekerja sama dengan pihak lain termasuk aparat penegak hukum agar para pejabat pengambil keputusan dalam melaksanakan tugas tidak dibayangi rasa kekhawatiran akan konsekuensi hukum yang bisa muncul,” tuturnya.

Jaksa Agung Muda Intelijen Jan S. Maringka berharap kerja sama yang terjalin dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk pemecahan berbagai permasalahan hukum dan peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam rangka percepatan program-program prioritas pemerintah di pusat dan di daerah.

“Untuk itu diperlukan peran aktif, koordinasi dan keterbukaan para pihak. Dengan begitu, kita semua bisa mengidentifikasi potensi permasalahan hukum yang timbul di setiap tahapan pekerjaan. Kita harus siapkan strategi pengawalan dan pengamanan yang efektif sesuai permasalahan hukum yang ditemukan, sehingga pembangunan dapat berjalan tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran,” tandas dia. (OL-2)

Baca Juga

DOK KEMENTAN

Petani Malangbong Garut Siap Panen Jagung Seluas 1.523 Ha

👤mediaindoensia.com 🕔Sabtu 04 April 2020, 12:53 WIB
Dinas Pertanian Malangbong bersama dengan pemerintah daerah yang berkaitan juga melakukan penyemprotan disinfektan di seluruh area...
DOK KEMENTAN

Produksi Padi Aman, Harga Beras Stabil

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 04 April 2020, 12:17 WIB
Akan ada surplus 2,8 juta ton beras untuk produksi di bulan April...
DOK KEMENTAN

Kementan Jaga Supply-Demand Ayam Ras Seimbang Saat Wabah Covid-19

👤Denny Parsaulian S 🕔Sabtu 04 April 2020, 12:04 WIB
Ditjen PKH akan terus mendorong integrator untuk mengoptimalkan pemotongan di RPHU, dengan cara menambah waktu pemotongan operasional...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya