Jumat 11 Oktober 2019, 10:20 WIB

Politik Identitas, Sampai Kapan?

Gantyo Koespradono, Mantan Jurnalis Pemerhati Sosial Politik | Opini
Politik Identitas, Sampai Kapan?

Dok. MI
Mantan Jurnalis Pemerhati Sosial Politik, Gantyo Koespradono

BERKOMITMEN menjadi parpol modern dan gagasan, Partai NasDem, Kamis (10/10), menggelar forum grup diskusi guna menyusun Garis Besar Haluan Partai (GBHP).

Partai ini rupanya sangat serius memersiapkan diri sebagai wujud pertanggungjawaban sekaligus konsekuensi setelah dalam Pemilu Serentak 2019 lalu masuk dalam empat besar partai yang punya kursi terbanyak di DPR setelah PDIP, Golkar, dan Gerindra.

Forum grup diskusi yang kemarin digelar adalah untuk kali kedua. Tema atau bahasan yang diusung dalam FGD kali ini adalah "Politik Identitas, Sampai Kapan?"

Layaknya FGD, orang penting (ahli/pakar) diundang sebagai pembicara guna memberikan wawasan, ilmu dan pengetahuan, sehingga lewat gagasan dan kompetensi yang mereka miliki, kelak NasDem punya bekal manakala harus menghadapi pekerjaan bagaimana menata bangsa dan negara ini ke depan lebih baik.

Orang penting yang kemarin diundang memberikan masukan dan gagasan kepada partai itu adalah pengamat politik dari CSIS Kusnanto Anggoro, pakar dan penulis buku "Negara Paripurna" Yudi Latif, cendekiawan Komaruddin Hidayat, dan anggota DPD mantan ephorus HKBP Pdt WTP Simarmata.

Saya beruntung bisa menghadiri acara itu sekaligus belajar bagaimana sebuah partai mempersiapkan dan bertekad menjadi partai gagasan dan moderen dalam upaya merestorasi bangsa.

Tema dan fokus diskusi yang diusung sendiri mengundang perhatian saya, sebab fakta tidak bisa dimungkiri bahwa politik identitas (dalam pengertian negatif) masih dipegang begitu kuat di negeri ini oleh sekelompok golongan yang jika dibiarkan dan tidak ditempatkan pada tempat yang seharusnya, bakal mencabik-cabik kebinekaan kita.

Mengetahui latar belakang dua tersangka (suami istri) penusuk Menko Polhukam Wiranto di Pandeglang, Kamis (10/10), diakui atau tidak, ini juga efek dari politik indentitas yang sampai sekarang terus diglorifikasi oleh elite-elite politik, bahkan oleh petinggi parpol manakala negeri ini menggelar pemilu, mulai dari pilpres sampai pilkada.

Kita tidak mungkin menafikan fenomena Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tempo hari adalah bukti politik identitas dalam makna negatif masih tertanam begitu kuat di negeri ini.

Silakan kalau Anda menganggap ini guyonan. Seorang Ma'ruf Amin sangat mungkin tidak akan menjadi wakil presiden kalau saja politik indentitas keiindonesiaan kita telah selesai.

Andai saja Ahok tidak nekat "menguji" bahwa politik identitas kita belum selesai, tidak mungkin seorang laki-laki yang mengklaim dirinya sebagai "imam besar" umat, namanya tiba-tiba melambung begitu tinggi dan dianggap sebagai "malaikat" oleh para pengikutnya. Diakui atau tidak, fenomena Ahok terus mengefek hingga sekarang.

Jika kita dihadapkan pada pertanyaan "politik identitas sampai kapan?"

Kita mungkin akan terkejut jika Kusnanto Anggoro menjawab bahwa politik identitas di negeri ini tetap akan ada.

"Politik identitas tidak akan pernah berakhir," katanya dalam forum yang juga dihadiri para anggota DPR dari Fraksi NasDem.

Mengapa politik identitas itu selamanya tetap akan ada? Anggoro menjelaskan politik identitas dan fundamentalisme tidak selamanya buruk sepanjang itu baik buat negara. Persoalannya adalah bagaimana kita, termasuk parpol, mengelolanya supaya berdampak positif.

Kecintaan kita kepada Pancasila dan aliran Islam moderat dikelompokkan oleh Anggoro sebagai bagian dari politik identitas. Ya, politik identitas dalam pengertian positif.

Lalu bagaimana agar politik identitas yang praktiknya merusak keindonesiaan kita?

Anggoro menyarankan NasDem menjalin hubungan dan kerja sama dengan partai-partai progresif dan moderat di negara-negara lain. "Ilmu" yang perlu diambil NasDem adalah bagaimana mereka melawan gerakan fundamentalis yang merusak tatanan sosial masyarakat.

Menarik apa yang disampaikan Komaruddin Hidayat. Dalam skala global, politik identitas memang tidak mungkin dilenyapkan. Dalam praktik, etnik dan agama yang paling mudah dipakai.

Saat politik identitas itu berkait dengan etnik, menurut Komaruddin, kita memang bisa membicarakan dan mendiskusikannya dengan santai. Namun, jika sudah menyangkut agama, masyarakat masih sensitif.

Dalam konteks keiindonesiaan kita, cendekiawan ini berpendapat yang sekarang ini perlu kita perjuangkan bukan kebinekaan, melainkan keesaan.

Kita mungkin terkejut mendengar paparan Komaruddin bahwa keesaan-lah yang jauh lebih penting daripada kebinekaan.

Saya sependapat dengan Komaruddin bahwa identitas keindonesiaan kita belum tertanam begitu kuat, terutama di kalangan generasi muda. Sejak kecil kita ditanamkan tentang identitas etnis dan agama. Identitas ini akarnya telah tertanam begitu kuat.

Zaman Presiden Soeharto berkuasa, identitas kenegaraan (state) diakui memang kuat. Namun, ketika era reformasi datang dan politik desentralisasi diberlakukan, parpol belum siap beradaptasi.

Komaruddin mengibaratkan parpol kini sedang sakit. Bagaimana kita bisa membangun politik keindonesiaan jika parpol sakit, padahal sang aktornya adalah parpol?

Rasanya apa yang disampaikan Komaruddin perlu dijadikan bahan introspeksi bagi parpol bahwa fakta di lapangan parpol selama ini tidak punya akar kuat di masyarakat. Akhirnya manakala pemilu datang, ujung-ujungnya politik identitas (agama) yang dieksploitasi. Persoalannya sampai kapan?

Pekerjaan rumah parpol ke depan adalah bagaimana menguatkan identitas kenegaraan (keindonesiaan) kita. Komaruddin mengingatkan bahwa kemenangan yang baik dalam kontestasi pemilu adalah bukan suara, melainkan gagasan.

Oleh sebab itu kompetensi dan integritas sangat penting dimiliki partai politik, sehingga budaya musyawarah untuk mufakat yang menjadi bagian dari identitas kita sebagaimana tercermin dalam sila keempat Pancasila tercerahkan kembali. Bukan sekadar rebutan suara bermodalkan mengeksploitasi politik identitas "aku mayoritas" dan "kamu minoritas".

Ya, jangan sampai seperti dikhawatirkan Pdt Simarmata, dengan politik identitas, mayoritas bernafsu untuk memusnahkan yang lain.

Semoga NasDem bisa hadir agar politik identitas keindonesiaan semakin kuat, sehingga keesaan kita sebagai bangsa mampu menjadikan negeri ini semakin cemerlang dan rakyatnya sejahtera.

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More