Jumat 11 Oktober 2019, 08:50 WIB

NasDem Tentang Politik Identitas yang Merusak

Putra Ananda | Politik dan Hukum
NasDem Tentang Politik Identitas yang Merusak

MI/BARY FATHAHILAH
(Dari kiri) Mantan Kepala BPIP Yudi Latif, Dosen FISIP UI Kusnanto Anggoro, cendekiawan muslim Komaruddin Hidayat, moderator Martin Manurung

 

PARTAI NasDem menentang praktik politik identitas yang bisa merusak kehidupan berbangsa. Salah satu tindakan konkret yang dilakukan NasDem ialah menerapkan Garis-Garis Besar Haluan Partai (GBHP) terkait dengan politik identitas kepada seluruh kader.

"NasDem ingin memberikan guide line kepada setiap kader, baik di legislatif maupun di eksekutif untuk bersama-sama menghalau politik identitas yang merusak," tegas Ketua DPP NasDem Martin Manurung dalam FGD Politik, Hukum, dan Pertahanan Keamanan Politik Identitas, di Gedung DPP NasDem, Jakarta, kemarin.

Menurutnya, politik identitas sejatinya terjadi hampir di seluruh dunia. Namun, yang terjadi di negara lain bersifat produktif, mampu menunjukkan identitas kesatuan sebagai bangsa. Berbeda dengan Indonesia yang cenderung tercerai-berai oleh praktik politik identitas.

Sebagai partai yang modern, imbuhnya, NasDem akan hadir memberikan solusi terhadap praktik politik identitas yang merusak. NasDem ingin menggerakkan energi dari sisi politik untuk memperkuat politik identitas yang menguatkan Indonesia sebagai bangsa.

Cendekiawan Komaruddin Hidayat menuturkan bahwa parpol harus berhenti mengapitalisasi politik identitas yang mersusak. Parpol mestinya mampu menarik perhatian dengan tawaran gagasan dan integritas dan tidak hanya terpaku pada kemenangan meraih suara.

"Jangan hanya berpuas diri dengan kemenangan yang ditentukan oleh jumlah suara. Padahal, kalau kita bicara Pancasila, kemenangan ditentukan oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan," jelasnya.

Ia menjelaskan demokrasi liberal hanya memunculkan pilihan suka dan tidak suka, bukan benar atau salah. Itulah mengapa politik identitas masih memiliki pengaruh yang kuat di Tanah Air. "Bila berpolitik secara rasional, kemenangan esensial bukan ditentukan oleh jumlah suara, melainkan gagasan." (Uta/P-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More