Jumat 11 Oktober 2019, 08:40 WIB

Tidak Ada Perppu tanpa UU

Putra Ananda | Politik dan Hukum
Tidak Ada Perppu tanpa UU

MI/PIUS ERLANGGA
Anggota Fraksi PKS DPR, Nasir Djamil.

 

DORONGAN penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang KPK dinilai tidak sesuai dengan konstitusi dan sistem ketatanegaraan Indonesia. Praktisi hukum Alamsyah Hanafiah menjelaskan Presiden tidak bisa menerbitkan perppu sebelum RUU tentang revisi UU KPK resmi berlaku sebagai hukum positif.

"RUU yang sudah disetujui oleh DPR itu harus diundangkan dahulu dalam daftar lembaran negara baru bisa dibuat perppu," ujar Alamsyah saat dihubungi, kemarin.

Alamsyah berharap Presiden cermat sebelum menerbitkan perppu. Perlu pertimbangan matang dengan melibatkan banyak pihak, termasuk dari kalangan akademisi. Jangan sampai perppu diterbitkan hanya karena desakan dari beberapa pihak yang tidak sepakat terhadap revisi UU KPK.

"Harus terbuka supaya masyarakat bisa menyampaikan pendapat. Pembuatannya (perppu) harus melibatkan akademisi dan praktisi hukum," tegasnya.

Dia juga mengkritik langkah pihak-pihak yang melakukan judicial review RUU KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK). Langkah itu dinilai prematur karena pada dasarnya UU KPK hasil revisi belum pernah berlaku karena belum diundangkan oleh Presiden.

"Syarat untuk judicial review juga harus diundangkan dulu karena RUU bukan objek judicial review. Yang bisa diuji ke MK ialah undang-undang bukan RUU," pungkasnya.

 

Hak prerogatif

Anggota Fraksi PKS DPR, Nasir Djamil, menilai penerbitan Perppu KPK sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden. Untuk itu, tidak perlu lagi ada pihak-pihak yang memaksa Presiden menerbitkan perppu. Ia mendorong pihak yang tidak menyetujui revisi UU KPK agar menempuh jalur konstitusi.

"Menurut saya, sambil menunggu RUU itu diundangkan, lalu kemudian dipraktikkan dan dievaluasi dalam waktu tertentu, pihak-pihak yang tidak sejalan dengan norma-norma itu melakukan uji materi," kata Nasir.

Sembari berjalannnya waktu, Nasir menyebut pihak yang tidak sepakat bisa mengajukan permohonan uji materi (judicial review) ke MK. Ketimbang perppu, dia menilai langkah itu lebih tepat untuk dilakukan.

"Oleh karena itu, sebagai negara hukum yang demokratis, sudah selayaknya dan sepatutnya kekuatan argumentasi kita arahkan ke MK," kata mantan anggota Komisi III DPR itu.

Lebih jauh, Nasir berpandangan Presiden mesti menjelaskan secara ilmiah soal revisi UU KPK kepada publik. Apalagi, di tengah desakan penerbitan perppu. "Kita khawatir akhirnya kita punya MK, tapi kemudian kita tidak manfaatkan. Kita tidak menyalurkan kekuatan kita ke situ. Seharusnya memang kalangan akademisi atau sivitas akademik mengerahkan kekuatan akal pikiran ke MK," tandasnya.

Nasir menyayangkan anggapan beberapa pihak yang menyebut perppu merupakan jalan pintas dan jalur melalui MK tidak efektif karena cenderung memakan waktu lama.

"Kalau mau menguji UU, ya ke MK. Jangan berpikir kok lama sekali, butuh waktu. Selama ini teman-teman yang mengatakan itu lama ketika mengadukan atau melakukan uji materi juga lama. Makanya ada beberapa aktivis mengatakan itu lama," pungkas Nasir.

Dia mengatakan lama atau cepat mestinya tidak menjadi alasan karena yang lebih penting ialah kualitas perundangan yang bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat. "Dengan kata lain, yang penting kualitas UU yang dihasilkan." (P-3)

Baca Juga

ANTARA

Ini Dugaan Maladministrasi Kartu Prakerja Versi ICW

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Kamis 02 Juli 2020, 18:44 WIB
"Desakan kami agar pemerintah menghentikan program kartu Prakerja dan kami mengharapkan Ombudsman melakukan pemeriksaan terkait adanya...
MI/ADAM DWI

Baleg DPR: Pembahasan RUU PKS Tunggu RKHUP

👤Putra Ananda 🕔Kamis 02 Juli 2020, 17:49 WIB
"Komisi VIII meminta penarikan RUU PKS alasannya karena masih menunggu pengesahan RKUHP yang akan sangat terkait dari sisi penjatuhan...
ANTARA/GALIH PRADIPTA

Pengusiran Dirut Inalum oleh Anggota Komisi VII Tuai Kritik

👤Indriyani Astuti 🕔Kamis 02 Juli 2020, 17:21 WIB
Hal yang dilakukan Nasir dapat menjadi dugaan pelanggaran kode etik apabila diadukan ke Mahkamah Kehormatan Dewan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya