Jumat 11 Oktober 2019, 06:10 WIB

Urgensi Penguatan Kapasitas Lembaga Perwakilan

Syarif Hidayat Profesor Riset pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia | Opini
Urgensi Penguatan Kapasitas Lembaga Perwakilan

Dok.MI/Seno
Opini

"KEBIASAAN tidur, sekali kerja ngawur", itu di antara poster yang diusung salah seorang mahasiswi pada aksi demonstrasi 24 September 2019 yang lalu dalam mengkritisi kinerja DPR RI. Narasi polos dari generasi milenial tersebut, tentunya memiliki makna implisit yang mendalam. Seharusnya, menjadi pemantik bagi para wakil rakyat mendatang (hasil Pemilu 2019) untuk meningkatkan kinerjanya sehingga tidak didaulat sebagai kolaborator arus balik demokrasi.

Jauh sebelum gelombang reformasi terjadi di tanah air, Huntington (1991) telah menegaskan tentang pentingnya upaya secara berkesinambungan meningkatkan kualitas kinerja demokrasi agar mencapai tingkatan demokrasi substantif. Selanjutnya, 'merawat' kinerja demokrasi yang telah dicapai agar tidak mengalami 'arus balik' menuju otoriter. Inilah sejatinya mengapa upaya penguatan kapasitas lembaga perwakilan sebagai salah satu pilar utama lembaga demokrasi menjadi sangat penting dan mendesak untuk dilakukan.

Ancaman demokrasi

Manakala upaya untuk mengelola 'gelombang pasang dan surut' demokrasi tersebut tidak dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, maka akan berisiko tinggi terhadap masa depan demokrasi pada umumnya.

Fakta empiris menunjukkan sedikitnya ada dua bahaya yang saat ini telah mengancam sejumlah negara yang sedang berada pada proses transisi demokrasi di kawasan Asia, Afrika, dan Amerika Latin, lantaran abai dalam 'merawat' kinerja demokrasi yang telah dicapai. Pertama, bahaya democratic deficit.

Secara singkat, Clarke and Foweraker (2001) menyebutkan bahwa lemahnya penegakan prinsip transparansi dan akuntabilitas lembaga politik merupakan penyebab utama dari terjadinya defisit demokrasi.

Kedua, bahaya elusive democracy, sebagaimana telah terjadi di Meksiko (Olvera, 210). Dua di antara ciri-ciri penting dari praktik demokrasi ilusif ialah a) Penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan efektif karena semua posisi strategis pada lembaga negara 'dibajak' partai politik dan b) Lembaga demokrasi lebih banyak difungsikan sebagai instrumen bagi partai politik untuk mendapatkan kepentingan ekonomi dan politik.

Kinerja lembaga perwakilan

Pada konteks Indonesia, data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2018 secara kuantitas memperlihatkan adanya tren peningkatan capaian indeks aspek lembaga demokrasi, yaitu dari 72,49 pada 2017 menjadi 75,25 pada 2018. Namun, dalam dimensi kualitas sejatinya kinerja aspek lembaga demokrasi pada 2018 tidak mengalami peningkatan atau masih tetap sama pada 2017, yaitu pada kategori sedang.

Satu di antara variabel yang cenderung menurun dalam capaian indeks dan secara konsisten berada pada kategori buruk sampai 2018 ialah peran lembaga perwakilan (mengalami penurunan sebesar 8,85 poin).

Fakta tentang masih tetap tertahannya capaian indeks aspek lembaga demokrasi sampai dengan 2018 pada kategori sedang dapat dimaknai sebagai indikasi dari proses demokratisasi di Tanah Air cenderung bergerak lambat, atau bahkan 'jalan di tempat'.

Kendati secara prosedural, Indonesia telah cukup berhasil dalam menyelenggarakan pemilu, misalnya, tapi vote yang telah dituai melalui pemilu tersebut sangat muskil menghasilkan voice pada pascapemilu karena lemahnya peran lembaga representatif.

Dalam narasi yang yang lebih lugas, kecenderungan ini dapat dilabeli dengan terminologi vote minus voice. Data IDI 2018 cenderung mengonfirmasi kecenderungan ini. Misalnya, konsistennya capaian indeks variabel pemilu yang bebas dan adil dengan kategori baik (95,48) mengindikasikan bahwa secara prosedural Indonesia relatif telah berhasil menyelenggarakan pemilu yang demokratis sebagai sarana untuk menuai voice.

Namun demikian, pada sisi lain fakta terus memburuknya capaian indeks variabel peran lembaga perwakilan (58,92) mengisyaratkan bahwa sejatinya lembaga representatif masih lemah dalam menjalankan fungsinya sehingga vote yang dihasilkan pada saat pemilu tidak banyak terealisasi menjadi voice pada pascapemilu.

Tantangan lembaga perwakilan

Secara keseluruhan ulasan singkat di atas menegaskan kepada kita akan penting dan mendesaknya upaya melakukan penguatan kapasitas lembaga perwakilan di Tanah Air. Mungkin tidak berlebihan bila dikatakan kehadiran lembaga demokrasi sejauh ini terlihat sangat nyata dalam citra, tetapi tidak kentara dalam fungsi.

Oleh karena itu, di antara tantangan utama dari para anggota legislatif baru, hasil Pemilu 2019, baik yang menduduki posisi di DPRD maupun DPR RI, ialah, pertama, menunjukkan secara nyata akuntabilitasnya dalam memproduksi voice pada kurun waktu lima tahun mendatang (2019-2024), utamanya dalam menghasilkan UU yang berkualitas dan rekomendasi kebijakan kepada pihak pemerintah.

Dan kedua, tidak semata memosisikan diri sebagai instrumen partai politik untuk kepentingan ekonomi dan politik jangka pendek, tetapi lebih sebagai wakil rakyat.

Dengan menjawab dua tantangan ini, maka diharapkan keberadaan lembaga perwakilan mendatang tidak saja akan nyata dalam citra, tetapi juga kentara dalam fungsi

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More