Jumat 11 Oktober 2019, 00:40 WIB

Daya Saing Turun akibat Produktivitas SDM

MI | Ekonomi
Daya Saing Turun akibat Produktivitas SDM

Dok. MI
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Perkasa Roeslani

 

KETUA Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Perkasa Roeslani menilai turunnya peringkat Indonesia dalam indeks daya saing global akibat rendahnya produktivitas sumber daya manusia.

"Daya saing kita turun karena masalah produktivitas," ujar Rosan saat ditemui di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, kemarin.

Ia menambahkan turunnya peringkat Indonesia tersebut juga disebabkan lebih cepatnya reformasi atau pembenahan yang dilakukan negara-negara lain untuk mendorong produktivitas. "Masalah lain sudah membaik dan skor kita bukannya turun, tapi negara-negara lain lompatannya lebih tinggi dan reformasinya lebih cepat," jelasnya.

Karena itu, ia mengharapkan pemerintah memperkuat komitmen bersama dunia usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang belum sepenuhnya bermutu.

"Pembangunan sumber daya manusia memang menjadi PR utama, dan ini menjadi prioritas Presiden dalam lima tahun ke depan," ujar Rosan.

Sebelumnya, Forum Ekonomi Dunia (WEF) mengeluarkan Indeks Daya Saing Global (GCI) 2019 yang menempatkan Indonesia di ranking ke-50. Laporan itu menyebut Indonesia mengumpulkan skor 64,6 atau turun tipis 0,3 jika dibandingkan dengan tahun lalu.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengakui penyebab turunnya peringkat indeks daya saing Indonesia ialah keterlambatan dalam memperbaiki peraturan dan kebijakan yang menyangkut kegiatan usaha.

"Pasti penyebabnya karena orang lain itu, mereka memperbaikinya lebih cepat, iklim usaha dan segala macamnya," ujar Darmin, kemarin.

Meski begitu, Darmin menyebut pemerintah kini tengah mengupayakan perubahan yang amat besar guna memperbaiki iklim usaha di Indonesia. Perbaikan kebijakan iklim usaha itu terlihat dari upaya pemerintah merancang omnibus law di tiga bidang sekaligus, yaitu perizinan, investasi, dan perpajakan.

Sebagai contoh, pemerintah akan mengganti izin mendirikan bangunan (IMB) yang dianggap menjadi penghambat masuknya investor sebab dalam prosesnya, penerbitan IMB kerap berbelit. (Mir/Pra/E-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More