Kamis 10 Oktober 2019, 21:30 WIB

KLHK Tingkatkan Status Penyidikan Dua Perusahaan Pembakar Lahan

Rudi Kurniawansyah | Nusantara
KLHK Tingkatkan Status Penyidikan Dua Perusahaan Pembakar Lahan

ANTARA
Kebakaran lahan di Riau

 

TIM Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan meningkatkan status penyidikan terhadap dua perusahaan sawit pembakar lahan di Riau. Kedua perusahaan yang berada di Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, itu yaitu PT Teso Indah (TI) dan PT Gandaera Gandana yang merupakan penanaman modal asing (PMA) asal Singapura.

"Dari 9 perusahaan yang telah kita segel dan dilakukan pendalaman lebih lanjut, sebanyak 2 perusahaan kemungkinan ditingkatkan statusnya ke penyidikan. Nanti akan diumumkan (tersangka) setelah gelar perkara dalam waktu dekat," kata Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Penyidikan Kerusakan Lingkungan Hidup Pembakaran Lahan, Firdaus Alim Damapoli, kepada Media Indonesia usai peninjauan di Lirik, Indragiri Hulu, Riau, Kamis (10/10).

Dijelaskannya, dua perusahaan masing-masing PT Teso Indah dengan luas lahan terbakar mencapai 40 hektare di areal kebun plasma, dan PT Gandaera Gandana dengan luas terbakar 100 ha di konsesi HGU perusahaan. Kedua perusahaan itu diduga lalai dalam menjaga areal kebun sawit mereka.


Baca juga: Wirausaha Santri Dinilai sebagai Arus Baru Ekonomi Indonesia


"Karena seperti disebutkan para ahli bahwa kebakaran lahan itu disengaja. Setelah kita dapat dua alat bukti segera ditetapkan menjadi tersangka," jelasnya.

Firdaus menambahkan, Gakkum KLHK berwenang dalam melakukan tiga penindakan hukum. Yaitu secara administrasi, perdata, dan pidana. Dari jumlah 9 perusahaan yang telah dilakukan penyegelan dengan total luas adalah 1.187,4 ha, sebanyak 7 perusahaan sawit dan 2 perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI).

"Dan terdapat beberapa perusahaan yang telah berulangkali mengalami kasus karhutla. Seperti PT SRL, perusahaan HTI," jelasnya.

Adapun secara nasional, lanjutnya, Gakkum KLHK telah melakukan penyegelan terhadap 74 perusahaan dengan luas mencapai 24 ribu ha.

"Kami upayakan pengusutan seluruh kasus korporasi ini hingga tuntas," tegasnya. (OL-1)

 

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More