Kamis 10 Oktober 2019, 20:00 WIB

Pemilihan Ketum REI, Totok Lusida Utamakan Konsolidasi

Ghani Nurcahyadi | Ekonomi
Pemilihan Ketum REI, Totok Lusida Utamakan Konsolidasi

Dok. Pribadi
Calon Ketua Umum DPP REI 2019-2022 Totok Lusida

 

CALON Ketua Umum (Caketum) DPP Persatuan Perusahaan real Estate Indonesia (REI) periode 2019-2022, Totok Lusida kembali menegaskan komitmen dirinya untuk melakukan konsolidasi seluruh potensi anggota REI.

Dia tidak ingin kekuatan REI terpecah belah karena perbedaan dukungan di musyawarah nasional (munas) mendatang. Konsolidasi itu pun diakui Totok sudah ia lakukan selama 2 tahun terakhir dengan merangkul seluruh daerah agar bersama-sama membesarkan REI

"Dan konsolidasi akan menjadi misi pertama saya kalau saya dipercaya sebagai Ketum REI. Jangan lagi ada gap-gap diantara kita. Oleh karena itu, jika teman-teman sepaham dengan misi (konsolidasi) ini, maka mohon dukung saya untuk mewujudkannya," ujar Totok di hadapan ratusan anggota REI pada acara Sosialiasi Calon Ketua Umum DPP REI periode 2019-2022 di Sheraton Hotel Gandaria City, Kamis (10/9),seperti dalam keterangan tertulisnya

Ia menambahkan, sebagai organisasi yang besar dan berwibawa. REI kurang baik bila menjadi terkotak-kotak karena perbedaan dukungan maupun cara pandang. Menurut Totok, lebih baik semua kekuatan bersatu dan memanfaatkan REI untuk memperjuangkan kepentingan bersama.

Di dalam kesempatan itu, selain mengucapkan terimakasih kepada Ketua DPD REI Jawa Timur Danny Wahid dan seluruh anggota REI Jawa Timur yang terus menerus mendorong dirinya untuk maju sebagai Caketum REI, Totok Lusida juga memperkenalkan istri dan putra keduanya kepada seluruh anggota REI.

Baca juga : Totok Lusida Usung Perlunya Konsolidasi REI SATU

"Waktu tiga tahun ini adalah pengorbanan yang luar biasa, dan saya sudah bicara dengan keluarga untuk mewakafkan sepenuhnya diri saya untuk membangun REI. Kebetulan waktu saya menjadi ketua senat di Unair, sekretarisnya adalah istri saya, sehingga dia sudah paham bahwa kalau berorganisasi akan mengorbankan segalanya," kata Totok.

Owner sejumlah perusahaan properti tersebut berjanji akan meningkatkan pelayanan organisasi bagi seluruh anggota REI, dengan menerapkan program tanggap lugas dalam menyelesaikan persoalan-persoalan anggota REI di daerah.

Hal itu menyikapi semakin banyak dan kompleksnya masalah di sektor properti terlebih banyaknya produk regulasi yang dikeluarkan pemerintah.

Menurut Totok, terakhir DPP REI dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sudah berkomitmen untuk membicarakan dulu regulasi yang akan diterbitkan, sehingga tidak menimbulkan polemik di lapangan.

Berikutnya yang perlu diperkuatkan adalah membantu DPD REI untuk mengawal peraturan daerah (perda) yang berpotensi merugikan pengembang di daerah.

"REI ini adalah mitra pemerintah dan bukan pelaksana. Posisi kita  jelas yakni sebagai mitra, itu komitmen saya," tegas Totok.

Misi lain yang diusung Totok Lusida adalah menjadi pemimpin opini strategis dalam berbagai kebijakan pembangunan nasional khususnya di bidang perumahan.

Dia menegaskan ide-ide REI perlu diperjuangkan supaya dapat dilaksanakan pemerintah. Salah satunya adalah mengusulkan pengurangan jangka waktu (tenor) kredit FLPP dari 20 tahun menjadi 5 tahun dengan degradasi atau menjadi sekitar 7 tahun.

Dengan begitu, maka kuota FLPP tahun depan yang hanya 100 ribu unit bisa dioptimalkan hingga tiga kali lipat tanpa membebani APBN.

"Secara lisan, Menkeu, Menteri PUPR bahkan Presiden Jokowi saat bertemu dengan REI kemarin sudah menyetujui ide ini. Tinggal kita mengawal saja," papar dia.

Totok Lusida yang kini menjabat Sekjen DPP REI juga mengungkapkan cita-citanya untuk mensinergikan pengembang besar dan pengembang kecil di daerah.

Baca juga : Tambahan Kuota FLPP Genjot Rumah Subsidi

Untuk itu, dirinya nanti akan membentuk Pokja Kerjasama Pengembang Besar dan Pengembang Kecil di bawah koordinasi wakil ketua umum DPP REI bidang Pengembangan Usaha untuk bekerjasama melakukan aturan hunian berimbang.

Diharapkan pengembang daerah bisa kuat dengan dibantu pengembang besar. Saat ini REI sedang memperjuangkan supaya pola kemitraan ini memiliki payung hukum jelas, antara lain dengan judicial review UU Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang menjadi acuan hunian berimbang.

"Saya ingin pengembang daerah semakin kuat. Itulah mengapa program pendidikan dan pelatihan (diklat) yang cukup sukses dalan tiga tahun terakhir tetap diteruskan, bahkan ditingkatkan lagi frekuensi dan materinya," ujar Totok.

Dia berjanji akan fokus mengawal dan menyelesaikan masalah-masalah pengembang di daerah terutama pengembang rumah subsidi. Karena hampir 85% anggota REI adalah pengembang rumah subsidi.

Totok pun berkomitmen untuk tetap rajin turun mendengarkan aspirasi pengembang di daerah-daerah. (RO/OL-7)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More