Kamis 10 Oktober 2019, 19:55 WIB

Pemerintah dan Kadin Komit Efektifkan Investasi di KEK

M Ilham Ramadhan Avisena | Ekonomi
Pemerintah dan Kadin Komit Efektifkan Investasi di KEK

ANTARA/SIGID KURNIAWAN
Menko Perekonomian Darmin Nasution (kiri) bertukar nota kesepahaman dengan Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P Roeslani.

 

PEMERINTAH melanjutkan kerjasama dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia guna mengefektifkan investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang tersebar di berbagai wilayah.

Upaya itu dilakukan melalui penandatanganan nota kesepemahaman (MoU) oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution dan Ketua Kadin Indonesia Rosan Roeslani di gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (10/10).

Baca juga: Pemerintah bakal Bangun KEK di Wilayah Jawa

Darmin mengatakan, setelah MoU dilakukan, pemerintah bersama dengan Kadin akan banyak menggelar kegiatan mulai dari seminar, Focus Group Discussion (FGD) dan kegiatan lainnya. Tujuannya untuk membahas soal efektivitas investasi di KEK yang sudah dan akan diresmikan ke depan.

Kadin sebagai salah satu pelaku usaha dianggap mampu menyebarluaskan informasi yang akurat ihwal kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, khususnya soal KEK kepada jejaring dunia usaha yang lebih luas.

"Karena Kadin payung dari semua dunia usaha di Indonesia tentu berperan penting dalam berkomunikasi kepada perusahaan untuk berinvestasi di KEK," kata Darmin.

Pemerintah, lanjut Darmin membentuk KEK sedemikian rupa guna menarik investor menanamkan modalnya. Tentu hal itu harus dibarengi dengan aturan yang mudah dan tidak lagi berbelit.

Ke depan pemerintah juga tidak lagi memfokuskan Pulau Jawa sebagai KEK pariwisata saja, melainkan sebagai KEK industri.

"Sekarang kita sudah mengubah itu, sekarang sedang dalam proses. RPP nya sudah ada perubahan. Saya sudah mengirim itu dan kemarin kebetulan ada summit di Singapura. Presiden bilang akan teken dengan cepat. Ke depan di Jawa industri juga bisa dikembangkan lewat KEK," jelas Darmin.

Kriteria KEK industri di Pulau Jawa yakni akan berorientasi kepada ekspor, industri substitusi impor dan industri hi-tech. Salah satu yang tengah berproses ialah KEK Kendal di Jawa Tengah.

Nantinya kawasan industri Kendal akan menjadi KEK Kendal. Peraturan Pemerintah terkait dengan KEK Kendal, sebut Darmin akan keluar pada November mendatang.

Lebih jauh, Darmin mengatakan, hingga bulan ini pemerintah telah menetapkan 13 wilayah sebagai KEK. Jumlah itu akan terus bertambah mengingat masih ada 4 wilayah lagi yang Peraturan Pemerintahnya akan segera diterbitkan.

Apabila proses 4 wilayah KEK itu selesai, target pembangunan KEK dalam RPJMN 2014-2019 akan terpenuhi.

"Sebetulnya target kita di RPJMN itu ada 17, kalau 17 itu sudah pasti tecapai, mudah-mudahan ada nambah lagi," pungkas Darmin.

Investasi yang telah berkomitmen menanamkan modalnya di KEK saat ini berada dikisaran Rp85,3 triliun. Dari angka komitmen investasi itu, Darmin menyebutkan, setidaknya akan terbuka lapangan kerja untuk 8.686 orang.

Sementara Rosan berpendapat, KEK yang telah dibangun oleh pemerintah harusnya mampu menjadi tonggak industri manufaktur dan ladang untuk menanam modal bagi para investor.

Untuk itu, Rosan mengatakan, pihaknya akan terus melakukan sosialisasi soal kebijakan pemerintah ini kepada pelaku usaha untuk menanamkan modalnya di wilayah KEK.

"Pada dasarnya kami tentunya ini untuk kepentingan kami penguasaha juga, jadi kami mendukung KEK yang sudah ada dan akan diterbitkan, ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja tapi juga berikan penataan dan pembangunan yang tidak hanya terpusat di Jawa," tandas Rosan.

Sebagai informasi, hingga saat ini ada 10 KEK yang telah beroperasi, yakni KEK Sei Mangkei (Sumatera Utara), KEK Tanjung Lesung (Banten), KEK Palu (Sulawesi Tengah), KEK Bitung (Sulawesi Utara), dan KEK Morotai (Maluku Utara).

Kemudian KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (Kalimantan Timur), KEK Mandalika (Nusa Tenggara Barat), KEK Tanjung Kelayang (Kepulauan Bangka Belitung), KEK Arun Lhokseumawe (Aceh), serta KEK Galang Batang (Kepulauan Riau).

Selanjutnya, KEK Sorong (Papua Barat) akan menjadi KEK kesebelas yang rencananya akan diresmikan operasionalnya esok hari, 11 Oktober 2019.

Dua KEK lainnya, yakni KEK Singhasari baru saja ditetapkan sebagai KEK melalui Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2019, serta KEK Tanjung Api-api di Sumatera Selatan yang telah lebih dulu ditetapkan statusnya sebagai KEK, kini sedang bersiap masuk tahap operasional.

Selain 13 KEK yang telah ditetapkan, empat KEK dalam proses untuk ditetapkan yaitu KEK Kendal (Jawa Tengah), KEK Likupang (Sulawesi Utara), KEK Nongsa (Batam), dan KEK MRO (Maintenance, Repair and Overhaul) di Batam.

KEK terbukti menjadi penggerak perekonomian daerah. Semisal KEK Galang Batang di Kepulauan Riau yang akan menjadi pusat hilirisasi bauksit terintegrasi dengan komitmen investasi Rp36,250 triliun hingga tahun 2023.

Dengan hadirnya KEK Galang Batang, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kepulauan Riau meningkat 25,80 persen dalam kurun waktu 2015 hingga 2017. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) meningkat 15,58 persen dalam kurun waktu 2015 hingga 2018 dan akan terus meningkat seiring perkembangan investasi yang masuk ke KEK Galang Batang.

Di KEK Mandalika (Lombok, NTB) sedang dibangun hotel-hotel kelas dunia seperti Pullman, Royal Tulipe, Paramount dan sedang mempersiapkan diri menjadi tuan rumah pergelaran MotoGP pada 2021.

Komitmen investasi di kawasan wisata ini mencapai Rp17,5 triliun. Data perkembangan kunjungan wisatawan Kabupaten Lombok Tengah 2015-2018 menunjukkan kunjungan wisatawan manca negara meningkat 361 persen dan wisatawan nusantara naik 170 persen. (Mir/A-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More