Kamis 10 Oktober 2019, 17:16 WIB

Keterlambatan Reformasi Kebijakan Jadi Sebab Turunnya Daya Saing

M. Ilham Ramadhan Avisena | Ekonomi
Keterlambatan Reformasi Kebijakan Jadi Sebab Turunnya Daya Saing

Antara/Sigid Kurniawan
Menko Perekonomian Darmin Naustion bersama Ketua Kadin Rosan P Roeslani Di Jakarta, Kamis (10/10)

 

MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan penyebab turunnya peringkat indeks daya saing Indonesia ialah keterlambatan dalam memerbaiki peraturan dan kebijakan yang menyangkut kegiatan usaha.

"Pasti penyebabnya karena orang lain itu, mereka memperbaikinya lebih cepat, iklim usaha dan segala macamnya," ujar Darmin usai menandatangani nota kesepemahaman bersama Kamar Dagang dan Industri di gedung Kemenko Perekonomian, Kamis (10/10).

Meski begitu, Darmin menyebutkan, pemerintah kini tengah mengupayakan perubahan yang amat besar guna memperbaiki iklim usaha di Indonesia.

Perbaikan kebijakan iklim usaha itu terlihat mulai dari upaya pemerintah merancang omnibus law di tiga bidang sekaligus, yakni perizinan, investasi dan perpajakan.

Sebagai contoh, pemerintah akan mengganti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dianggap menjadi penghambat masuknya investor. Sebab dalam prosesnya, penerbitan IMB kerap berbelit dan tak jarang banyak peraturan yang tumpang tindih dari pusat hingga ke daerah.

Baca juga : Ini Penyebab Merosotnya Peringkat Daya Saing Indonesia

Pada konteks IMB ini, pemerintah akan mengubahnya dengan membuat sebuah standardisasi dalam mendirikan bangunan. Standardisasi itu pun akan diserasikan dalam omnibus law, sehingga kejelasan soal standardisasi itu akan sama di tiap jenjang pemerintahan.

Darmin mencontohkan Singapura dan Malaysia yang kerap mengadopsi kebijakan dari negara maju lainnya terkait dengan iklim usaha. Nantinya persoalan IMB itu diharapkan pula akan berhenti pada online single submission (OSS)

"Singapura saja nyontek kok dari Eropa dan Amerika dengan tambahan yang dibuat, kita ikuti aja seperti itu, meniru dan menyesuaikannya. Kita sedang merombak besar-besaran iklim usaha kita. Tentu tidak hanya soal iklim usaha, ada infrastruktur, sumber daya manusia," ujar Darmin.

Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Rosan Roeslan menyatakan, indeks daya saing Indonesia sebetulnya tidak menurun, hanya saja memang kinerja daya saing Indonesia tidak berubah atau stagnan.

Hal itu menurutnya, berbanding terbalik dengan negara-negara tetangga lainnya.

"Ya karena memang negara-negara tetangga kita mereformasi dirinya lebih cepat, walaupun kita hanya secara scoringnya tidak turun, ya tapi secara peringkat kita turun 5 peringkat," jelas Rosan.

Namun, Rosan menilai, kinerja daya saing Indonesia yang stagnan itu disebabkan oleh produktivitas sumber daya manusia Indonesia yang terbilang kurang optimal.

Oleh karenanya, tidaklah salah apabila fokus pemerintah dan dunia usaha untuk lima tahun ke depan yakni meningkatkan kualitas SDM.

Baca juga : Indeks Daya Saing Indonesia Melorot

Lebih lanjut, Rosan menyatakan setuju dengan upaya yang tengah dilakukan pemerintah untuk memperbaiki kebijakan iklim usaha di Indonesia.

"Memang perlu ada penyempurnaan secara berkala, hal yang multitafsir itu sebaiknya bisa dibilangkan, sehingga kita punya arah dan penjelasan yang sama. Sehingga kita dari dunia usaha itu tidak melihatnya sebagai hal yang mereduksi keinginan investor untuk berinvestasi," tandas Rosan.

Sebelumnya dilaporkan oleh World Economix Forum (WEF) daya saing Indonesia melorot lima peringkat ke posisi 50 dalam Indeks Daya Saing Global. Skor daya saing Indonesia turun 0,3 poin menjadi 64,6.

Kekuatan utama Indonesia masih terletak pada ukuran pasar yang sangat besar (82,4) dan stabilitas makro ekonomi (90). Selain itu, skor iklim usaha dan stabilitas sistem finansial masing-masing meningkat signifikan dalam satu tahun terakhir menjadi 69,6 dan 64.

Laporan itu juga mencatat Indonesia mengalami peningkatan untuk skor adopsi teknologi tinggi menjadi 55,4 meski masih tergolong rendah. Kapasitas inovasi juga terbatas (37,7) walaupun perlahan mulai meningkat. (OL-7)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More