Kamis 10 Oktober 2019, 12:12 WIB

Maluku Tengah dan Seram Bag Barat Perpanjang Tanggap Darurat

Mediaindonesia.com | Nusantara
Maluku Tengah dan Seram Bag Barat Perpanjang Tanggap Darurat

Istimewa
Kepala BNPB Doni Monardo (berompi) sedang memberikan pengarahan penanganan pascagempa Maluku.

 

KABUPATEN Maluku Tengah (Malteng) dan Seram Bagian Barat (SBB) memperpanjang status masa tanggap darurat selama 7 hari, terhitung 10 Oktober hingga 16 Oktober 2019. Sedangkan wilayah lainnya, Kota Ambon dan Provinsi Maluku mengakhirinya pada Rabu lalu (9/10).

Perpanjangan tersebut disebabkan kondisi para penyintas masih membutuhkan penanganan darurat pascagempa M 6,5 Maluku pada 26 September 2019 lalu. Melihat kondisi lapangan, kebutuhan pengungsi di antaranya kebutuhan dasar, sanitasi, fasilitas air bersih  MCK portabel, petugas dan dapur umum, petugas medis, dapur darurat dan upaya psikososial.

Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo menyampaikan bahwa penanganan seoptimal mungkin terhadap para penyintas.

"Pemerintah dan Pemda telah hadir di tengah-tengah warga terdampak," ujar Doni saat berada di Maluku pada Rabu (9/10).

Doni juga menegaskan bahwa penanganan penyintas harus menjadi prioritas terutama penyaluran logistik harus tepat sasaran. Sampai saat ini (10/10) BNPB terus melakukan pendampingan kepada Pemerintah Provinsi Maluku, Pemerintah Kabupaten Malteng, SBB dan Pemerintah Kota Ambon.

"BNPB memastikan pemenuhan kebutuhan dasar yang menjadi perhatian utama, dan pendampingan psikososial juga penting untuk dilakukan," ujarnya.

Terkait dengan psikososial, beragam aktivitas yang diberikan seperti menyanyikan lagu Siaga Bencana Gempa dan yel-yel menjadi media untuk membangun ketangguhan kepada pengungsi. Edukasi tentang ancaman bencana yang ada di Indonesia juga terus dilakukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat Maluku.

Doni Monardo mengarahkan untuk kegiatan penanggulangan bencana harus ditangani seoptimal mungkin, penanganan penyintas harus menjadi prioritas, dan penyaluran logistik harus tepat sasaran.

"Serta kerja sama antar instansi juga harus ditingkatkan untuk menangkal berita hoaks yang dapat menyebabkan kepanikan," pungkasnya.

Data BPBD Provinsi Maluku per 9 Oktober 2019 sebanyak 39 jiwa meninggal, 1.578 luka-luka dan 170.900 jiwa mengungsi dari tiga daerah yang terdampak, antara lain Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat.

Adapun kerusakan rumah mencapai 6.355 unit, terdiri dari 1.273 unit rusak berat, 1.837 unit rusak sedang, dan 3.245 unit rusak ringan disertai dengan 512 fasilitas umum dan sosial.

Saat kunjungan ke wilayah terdampak, Doni menyampaikan arahan terkait persiapan pemulihan pascagempa. Untuk rumah rusak akan dibantu oleh pemerintah. Stimulan untuk rumah rusak berat sebesar Rp50 juta, rumah rusak sedang Rp25 juta, dan rumah rusak ringan Rp10 juta. Kondisi rumah rusak harus diverifikasi oleh tim kabupaten dan kota serta diverifikasi oleh tim provinsi dan Kementerian PUPR.

Selain itu, rumah atau bangunan yang berisiko tinggi terjadi bencana harus direlokasi ke wilayah yang lebih aman. Relokasi ini menjadi   tanggung jawab pemerintah.

Nantinya dibentuk tim bersama Kementerian PUPR seperti apa spesifikasi rumah yang akan dibangun. Seperti ukuran, tipe, bahan, serta siapa yang berhak mendapatkan.

Pemerintah menetapkan untuk rumah pada daerah bencana harus dibuat dengan model rumah bakancing (berkancing). Rumah model ini merupakan bentuk kearifan masyakarat setempat. Dahulu warga di Maluku menjadikan rumah tersebut sebagai bangunan pertahanan menghadapi gempa bumi. Dinding rumah ini terbuat dari anyaman bambu yang dilapisi
semen. Bahan untuk pembangunan rumah didominasi bahan kayu. (OL-3)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More