Kamis 10 Oktober 2019, 10:10 WIB

Amendemen Akomodasi Suara Publik

Putra Ananda | Politik dan Hukum
 Amendemen Akomodasi Suara Publik

ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.

 

MAJELIS Permusyawaratan Rakyat (MPR) akan segera membentuk badan kajian guna membahas rekomendasi amendemen terbatas UUD 1945. Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) memastikan MPR akan menyusun struktur pimpinan dan anggota badan kajian agar segera menggelar pembahasan amendemen.

"Badan pengkajian MPR bertugas untuk menyamakan persepsi seluruh fraksi dan kelompok DPD mengenai rencana amendemen konstitusi," tutur Bamsoet di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Ia melanjutkan, 10 pemimpin MPR telah sepakat pembahasan amendemen terbatas akan dilakukan melalui proses tahapan yang jelas dan transparan. MPR juga akan melibatkan pandangan dan masukan dari publik.

"Jadi, kami sepakat akan membuka ruang sebesar-besarnya bagi aspirasi masyarakat. Kami sadar keputusan apa pun yang kami lakukan akan berimplikasi luar biasa bagi bangsa ke depan sehingga kami harus cermat dan harus menyerap seluruh aspirasi yang berkembang di masyarakat," ujarnya.

Amendemen terbatas UUD 1945 merupakan rekomendasi MPR periode sebelumnya yang diketuai oleh Zulkifli Hasan. Salah satu poin yang diamendemen ialah menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang disusun MPR.

Meski demikian, suara fraksi di parlemen rupanya belum bulat. Ada sejumlah fraksi yang khawatir amendemen bakal menjadi bola liar yang bisa melebar apabila tidak dibatasi sejak awal, misalnya sampai mengubah kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara dan perihal masa jabatan kepala negara.

Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai NasDem Lestari Moerdijat (Rerie) memastikan bahwa pelaksanaan amendemen terbatas UUD 1945 akan mengutamakan kepentingkan bangsa dan negara. Rerie menyebut badan kajian harus diberikan waktu yang cukup untuk mengkaji lebih dalam dan cermat mengenai rencana amendemen.

"Kalau Fraksi NasDem sejak awal berpandangan bahwa wacana yang ada sebagaimana memang sudah menjadi rekomendasi dari MPR yang lalu, NasDem memosisikan diri untuk membuka ruang seluas-luasnya kepada publik untuk melakukan komunikasi," jelasnya. (Uta/P-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More