Kamis 10 Oktober 2019, 09:50 WIB

Pegiat Pancasila Gugat Pasal Makar ke MK

Nur Aivanni | Politik dan Hukum
Pegiat Pancasila Gugat Pasal Makar ke MK

ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Zico Leonard Djagardo Simanjuntak.

 

PASAL makar yang diatur dalam Pasal 107 ayat 1 KUHP digugat ke Mahkamah Konstitusi. Dalam sidang perbaikan permohonan, Zico Leonard Djagardo Simanjuntak selaku pemohon menilai frasa pada ayat tersebut tidak mengatur sanksi bagi pihak-pihak yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Pasal 107 ayat (1) KUHP tersebut berbunyi, "Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun".

Dalam sidang perbaikan permohonan yang teregistrasi dengan perkara No 53/PUU-XVII/2019 itu, Zico pun mengajukan petitum alternatif. Ia meminta mahkamah untuk menghapus sebagian frasa yang tertuang dalam Pasal 107b KUHP. "Atau petitum alternatif, menyatakan frasa, yang berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat, atau menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda, dalam Pasal 107b KUHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," jelasnya dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, kemarin.

Zico juga meminta mahkamah untuk menyatakan Pasal 107 ayat (1) KUHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

Dalam pengajuan permohonan tersebut, Zico mendalilkan dua kerugian konstitusional. Selain kerugian konstitusional sebagai pegiat Pancasila, ia juga mendalilkan adanya kerugian konstitusional antargenerasi. Menurutnya, jika Pancasila diganti, generasi masa depan tidak akan mempunyai negara Indonesia.

Terkait permohonan tersebut, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna menyampaikan bahwa itu akan diputuskan dalam rapat permusyawarat-an hakim. Rapat tersebut akan menentukan kelanjutan dari permohonan Zico.

"Apakah nanti akan diteruskan atau dipandang perlu dilanjutkan ke sidang pleno atau rapat pemusyawaratan hakim akan memutuskan langsung atau bagaimana," tandasnya. (Nur/P-4)

Baca Juga

MI/IMMANUEL ANTONIUS

Aktivis dan Akademisi Tolak Perpres TNI Tangani Terorisme

👤RO/Micom 🕔Rabu 27 Mei 2020, 16:23 WIB
Perpres tersebut akan membuka ruang dan potensi collateral damage yang tinggi dan cenderung...
DOK DPR RI

Sulit Hidup Berdamai dengan Korona

👤mediaindonesia.com 🕔Rabu 27 Mei 2020, 16:00 WIB
Dimyati mengatakan, invasi dan agresi virus Covid-19 ke seluruh dunia sangat berbahaya dan lebih jahat dari...
ilustrasi

Oknum Polisi Arogan di Bandung Dijatuhi Sanksi

👤Sri Utami 🕔Rabu 27 Mei 2020, 15:37 WIB
Polda Jawa Barat menjatuhkan sanksi mutasi bersifat demosi kepada Bripka HI yang telah arogan saat ditegur untuk menggunakan masker di...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya