Kamis 10 Oktober 2019, 09:10 WIB

Pemerintah Apresiasi Pengawalan TP4

Golda Eksa | Politik dan Hukum
Pemerintah Apresiasi Pengawalan TP4

Dok. Kementerian PU-Pera
Inspektur Jenderal Kementerian PU-Pera Widiarto.

 

KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) mengapresiasi kehadiran Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan Agung.

Selain sangat dirasakan manfaatnya, TP4 juga telah memberikan kepercayaan kepada pemerintah dalam setiap pelaksanaan tugas pengawalan pembangunan.

Demikian dikatakan Inspektur Jenderal Kementerian PU-Pera Widiarto saat membuka Rapat Koordinasi Pengawalan dan Pengamanan TP4 Daerah (TP4D) Bidang Infrastruktur Kawasan Indonesia Tengah di Hotel Gran Senyiur, Balikpapan, Kalimantan Timur, kemarin.

Kegiatan bertajuk Bangun Sinergi untuk Negeri, Infrastruktur Andal, Indonesia Maju itu bertujuan mengevaluasi kegiatan peng-awalan dan pengamanan TP4D di bidang pembangunan infrastruktur PU-Pera 2019, termasuk persiapan kegiatan 2020 di lingkup Kementerian PU-Pera wilayah Indonesia bagian tengah.

Acara diawali dengan penandatanganan perjanjian kerja sama pengawalan dan pengamanan TP4D secara serentak antara 13 kepala kejaksaan tinggi dan 64 kepala UPT/balai/satker Kementerian PU-Pera di wilayah Kalimantan, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

Penandatanganan perjanjian kerja sama juga merupakan tindak lanjut nota kesepa-haman yang ditandatangani Jaksa Agung HM Prasetyo dan Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono pada 1 Maret 2018 di Jakarta.

Jaksa Agung Muda Intelijen Jan Samuel Maringka yang hadir dalam acara itu menambahkan pemilihan Balikpapan sebagai lokasi acara merupakan wujud sinergi Korps Adhyaksa dan Kementerian PU-Pera dalam mendukung program pemerintah terkait rencana pemindahan ibu kota yang dicanangkan Presiden Joko Widodo.

Jan berpesan agar kerja sama dengan TP4 dimanfaatkan sebaik-baiknya, terutama untuk pemecahan berbagai permasalahan hukum dan peningkatan koordinasi antarpemangku kepentingan. Semua itu dilakukan dalam rangka percepatan semua program prioritas pemerintah di pusat dan daerah.

"Untuk itu diperlukan peran aktif, koordinasi, dan keterbukaan para pihak dalam mengidentifikasi potensi permasalahan hukum yang timbul di setiap tahapan pekerjaan. Itu untuk memastikan pembangunan berjalan tepat waktu, tepat guna, dan tepat sasaran," terang Jan.

Sebelumnya, kegiatan serupa telah diselenggarakan di Ambon, Maluku, pada Senin (30/9). Kegiatan itu meliputi 10 provinsi di kawasan timur Indonesia. Untuk kawasan Indonesia Barat direncanakan diselenggarakan di Palembang pada akhir Oktober mendatang.

 

Jaga integritas

Jaksa Agung HM Prasetyo di sela topping-off pembangunan Gedung Pusat Pemulihan Aset (PPA) di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, kemarin, menyatakan melalui pembangunan gedung baru, seluruh jajaran Korps Adhyaksa dituntut untuk terus mengoptimalkan kinerja, meningkatkan kemampuan, serta menjaga diri dan integritas dalam pelaksanaan tugas.

Ia mengimbau para jaksa agar tidak mudah tergoyahkan atau terbuai melakukan hal yang berpotensi mencederai citra dan meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap korps. "Karena itu, semua yang dilakukan harus benar-benar terjaga dan dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi etika, adat, adab, maupun segi moral, agama, dan hukum,"

Apabila semua pesan tersebut dilaksanakan, sambungnya, akan terbantahkan komentar orang yang menyatakan keadilan telah mati. (RD/P-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More