Rabu 09 Oktober 2019, 22:10 WIB

Kemasan Polos dan Jumlah Perokok Dinilai tidak Relevan

Faustinus Nua | Ekonomi
Kemasan Polos dan Jumlah Perokok Dinilai tidak Relevan

ANTARA/ZABUR KARURU
Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Komisi Nasional Pengendalian Tembakau menggelar aksi bahaya merokok.

 

PEMERINTAH tampak gencar menekan jumlah perokok di Tanah Air. Salah satu upaya tersebut bisa dilihat dengan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 terkait peredaran rokok.

Pemerintah berencana menerapkan kebijakan untuk membatasi merk rokok dan pemberlakuan kemasan polos (plain packaging). Kemasan rokok yang semula mencantumkan peringatan kesehatan bergambar seram sebesar 40% akan menjadi 90%.

Baca juga: Diskon Rokok Bisa Hambat Peningkatan Kualitas SDM

Namun Ketua Umum Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) Budidoyo menilai wacana tersebut tidak ada relevansinya dengan upaya menekan jumlah perokok. Sebaliknya, menuru dia, hal tersebut justru akan merugikan industri rokok, konsumen, serta pemerintah sendiri, karena akan terjadi banyak pemalsuan rokok seperti di berbagai negara.

"Di Australia sudah melakukan plain packaging tapi itu malah muncul banyak rokok ilegal atau palsu," ujarnya dalam diskusi Kongkow Bisnis di Jakarta (9/10).

Itu sebabnya, kata dia, AMTI menolak wacana tersebut. Menurutnya pemerintah tidak punya riset yang valid untuk mengakui bahwa kemasan polos itu bisa menekan jumlah perukok saat ini. Selain itu kebijakan yang diberlakuakan seharusnya bisa melindungi semua kelompok masyarakat baik produsen maupun konsumen.

Ia menambahkan bahwa penurunan jumlah rokok yang terjadi di berbagai negara itu bukan semata-mata adanya kemasan polos.

"Penurunan jumlah perokok bukan soal plain packaging tapi lebih karena kebijakan negara bersangkutan. Misalnya di Amerika Serikat ada kebijakan tidak boleh ada zat perasa dan sebagainya," imbuhnya.

Sementara itu Business Development Director Indonesian Packaging Federation Ariana Susanti menilai pemerintah tidak harus dengan serta merta mengadopsi kebijakan dari negara lain.

Menurutnya permasalahan ekonomi dan sosial di berbagai negara berbeda dan perlu ada kajian lebih lanjut. Dengan adanya kemasan polos justru yang terjadi adalah membatasi ruang pelaku industri tanah air.

"Dari segi desain itu akan membatasi kreativitas dalam mendesain kemasan produk. Kemasan polos itu seperti manusia tanpa nama karena di dalam kemasan itu ada semua informasi. Kemasan itu berkontribusi membangun sebuah brand. Jadi kalo brand itu dibatasi itu bisa menumbuhkan pemalsuan," kata dia.

Ariana pun khawatir kebijakan tersebut justru akan memengaruhi industri lainnya yang terkait dengan kemasan. Oleh karena itu ia berharap agar pemerintah lebih memperhatikan dan mendukung pertumbuhan industri dalam negeri. Segala kebijakan yang diterapkan harus bisa berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi domestik. (*/A-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More