Rabu 09 Oktober 2019, 19:35 WIB

Kejaksaan dan Kemendes PDTT Sosialisasikan Penggunaan Dana Desa

Golda Eksa | Politik dan Hukum
Kejaksaan dan Kemendes PDTT Sosialisasikan Penggunaan Dana Desa

ANTARA/GALIH PRADIPTA
Sekjen KDPDTT Anwar Sanusi (kiri) saat berjabat tangan dengan Dirut Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo (kanan).

 

PERAN Korps Adhyaksa dalam mengawal dana desa diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas publik di bidang tata kelola dana desa oleh pemerintah daerah dan jajarannya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Anwar Sanusi menyampaikan hal itu di sela-sela acara Sosialisasi Reformasi Birokrasi: Penguatan Nilai Akuntabilitas dalam Tata Kelola Penggunaan Dana Desa, di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (9/10).

Hadir pula Gubernur Kalimantan Timur Irsan Noor dan Jaksa Agung Muda Intelijen Jan Samuel Maringka. Acara tersebut diikuti para pejabat kejaksaan tinggi dan kepala kejaksaan negeri serta pejabat dinas di pemerintahan daerah setempat.

"Kegiatan ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemahaman yang sama antara perangkat pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dengan aparat penegak hukum, dalam mengawal pendistribusian dan pemanfaatan dana desa di wilayahnya masing-masing," ujar Anwar.

Senada disampaikan Jan Maringka. Menurut dia, program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) merupakan wujud sinergi Kejaksaan RI dan Kementerian Desa PDTT dalam mengawal pendistribusian dan pemanfaatan dana desa sebagai salah satu program prioritas pemerintah.

Tujuan utama program Jaga Desa ialah menjadikan kejaksaan sebagai rumah yang nyaman bagi perangkat desa, khususnya dalam berkonsultasi dan menyampaikan semua permasalahan terkait pengelolaan dana desa. Dengan demikian diharapkan dapat dihindari kesan ketakutan bagi kepala desa dalam mengelola anggaran tersebut.

Menurut dia, sangat diperlukan pemahaman bersama bahwa penegakan hukum bukanlah industri yang keberhasilannya semata-mata diukur dari banyaknya perkara yang ditangani.

“Tujuan penegakan hukum adalah bagaimana menekan tingkat kejahatan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat," kata Jan Maringka.

Kerja sama antara Kejaksaan RI dan Kementerian PDTT di bidang pengawalan pendistribusian dan pemanfaatan dana desa merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman antara Menteri Desa dan PDTT Eko Putro Sanjoyo dan Jaksa Agung HM Prasetyo, pada 15 Maret 2018.

Berbagai sosialisasi bersama pun telah diselenggarakan kedua instansi di berbagai daerah, seperti di Yogyakarta, Medan, Bali dan Makassar. Kegiatan itu dilakukan dalam rangka mewujudkan kesatuan langkah penanganan berbagai permasalahan pengelolaan dana desa, termasuk penguatan koordinasi dengan aparatur pemeriksa internal pemerintah. (Gol/A-3)

Baca Juga

ANTARA/Mohammad Ayudha

Bawaslu Sayangkan Rendahnya Tingkat Kampanye Daring

👤Anggitondi Martaon 🕔Selasa 27 Oktober 2020, 11:08 WIB
Mayoritas paslon Pilkada 2020 lebih memilih kampanye tatap muka. Metode ini dianggap rawan menyalahi aturan, salah satunya ketentuan...
ANTARA/Muhammad Adimaja

Dalam Setahun, Kejagung Jatuhkan Sanksi pada 109 Jaksa

👤Tri Subarkah 🕔Selasa 27 Oktober 2020, 07:58 WIB
Pemeriksaan oleh Direktorat Jamwas dilakukan guna menilai tingkat kebenaran dari aduan...
ANTARA/Basri Marzuki

KPU Tetapkan Jumlah DPT Pilkada 2020

👤Anggitondi Martaon 🕔Selasa 27 Oktober 2020, 07:41 WIB
Jumlah pemilih yang masuk DPT mencapai 100.359.152...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya