Rabu 09 Oktober 2019, 18:55 WIB

Payung Hukum Pemindahan Ibu Kota Ditargetkan Rampung Akhir 2019

Ihfa Firdausya | Ekonomi
Payung Hukum Pemindahan Ibu Kota Ditargetkan Rampung Akhir 2019

bappenas.go.id
Ketua Tim Kajian Pemindahan Ibu Kota Negara dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Imron Bulkin

 

KEMENTERIAN Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) telah menyiapkan peraturan perundangan-undangan prioritas untuk memindahkan ibu kota Republik Indonesia. Peraturan Perundangan tersebut ditargetkan selesai akhir 2019.

Hal itu disampaikan Ketua Tim Kajian Pemindahan Ibu Kota Negara dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Imron Bulkin dalam acara Diskusi Masterplan Aseanapura di Menara Batavia Jakarta, Rabu (9/10).

Peraturan pertama adalah penyusunan naskah akademik dan RUU tentang Ibu Kota Negara (IKN). Menurut Imron, Undang-Undang IKN akan menjadi UU yang mengatur seluruh tata kelola, bentuk, dan susunan pemerintahan IKN sekaligus juga memuat mekanisme pemindahan ibu kota negara.

"Jadi ini akan menjadi payung hukumnya," tuturnya.

Pada saat yang sama secara simultan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 akan direvisi mengingat status Jakarta yang tidak akan lagi menjadi ibu kota negara.

Kemudian, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tetap sebagai Ibu Kota Negara RI dengan nama Jakarta akan dicabut.

Namun, menurut Imron, Jakarta akan tetap jadi daerah khusus tanpa embel-embel ibu kota.

"Dari pemerintah sendiri akan tetap me-recognize bahwa Jakarta punya jasa besar terutama sebagai tempat lahirnya Proklamasi dan sebagainya. Jadi tetap Jakarta nanti akan menjadi daerah khusus, tentunya tanpa ibu kota. Jadi Daerah Khusus Jakarta," terangnya.


Baca juga: Kemenperin Pacu Manufaktur Supaya Lolos INDI 4.0


Naskah akademik dan Rencana Undang-Undang tersebut ditargetkan selesai pada akhir Desember 2019 untuk diserahkan kepada DPR.

"Dan sudah disepakati proses penyusunannya tidak seperti as usual penyusunan RUU, tetapi ini akan dipersingkat. Di mana PAK dan Harmonisasi sekaligus akan dipimpin oleh Setneg dan Kemenkumham," imbuh Imron.

Peraturan yang kedua mengenai Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Otoritas Pemindahan Ibu Kota Negara. Pembentukan badan otoritas itu akan menggunakan Perpres sebagai landasan hukum.

Pembentukan Perpres bertujuan untuk melaksanakan pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Landasan hukum yang dipakai dalam penyusunan badan otoritas tersebut adalah Pasal 4 Ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.

"Jadi presiden bisa membentuk badan otoritas. Targetnya akhir Oktober 2019 sudah diselesaikan Perpres ini," ungkap Imron.

Menurut Imron, Pemerintah saat ini juga sedang menyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembatasan Pengalihan Tanah Calon Ibu Kota Negara (Land Freezing).

"Jadi semua tanah-tanah yang totalnya 180.000 hektare akan dibekukan supaya tidak terjadi spekulasi dan transaksi tanah. Targetnya akan diselesaikan November 2019," jelasnya.

"Ini peraturan perundangan prioritas yang harus disiapkan dan diselesaikan dengan target minimal akhir tahun 2019 ini harus selesai," pungkasnya. (OL-1)

 

Baca Juga

DOK IST

Tekan Biaya Produksi dengan Buah Bintaro

👤Gana Buana 🕔Kamis 26 November 2020, 21:38 WIB
Penurunan oil content secara otomatis menghemat penggunakan...
DOK IST

Penjualan Pocky Capai 589,9 Juta Dolar AS

👤Budi Ernanto 🕔Kamis 26 November 2020, 21:35 WIB
Data penjualan sebesar US$589,9 juta sepanjang 2019 di seluruh...
Mi/Ramdani

Komponen Biaya Usaha di Indonesia Termahal di ASEAN

👤Insi Nantika Jelita 🕔Kamis 26 November 2020, 20:48 WIB
Hal ini dilihat berdasarkan berbagai aspek, seperti harga tanah, rata-rata upah minimum, biaya logistik dan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya