Rabu 09 Oktober 2019, 19:15 WIB

PKS tidak Dapat Kursi Ketua Komisi di DPRD Depok

Kisar Rajaguguk | Megapolitan
PKS tidak Dapat Kursi Ketua Komisi di DPRD Depok

MI/Bary Fathahilah
Para anggota DPRD menghadiri Sidang Paripurna di Gedung DPRD Kota Depok, Jawa Barat.

 

PEMILIHAN ketua-ketua komisi dan badan pembentukan peraturan daerah DPRD Depok sudah selesai. Ironisnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak mendapatkan satu kursi pun dari posisi tersebut, padahal mereka mengantongi kursi terbanyak di DPRD.

PKS hanya mendapat tampuk pimpinan sebagai Ketua DPRD. Di DPRD Kota Depok ada empat Ketua Komisi dan satu Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah.

Baca juga: Paripurna Pengesahan 4 Pimpinan DPRD Depok Ricuh

Ketua DPRD Kota Depok TM Yusufsyah Putra mengatakan tidak adanya wakil PKS yang duduk sebagai Ketua Komisi dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Depok tidak ada pengaruh terhadap Partai PKS.

"Partai kami tetap solid. Kami punya posisi sentral sebagai Wakil Ketua Komisi D," ungkap Yusufsyah yang berasal dari PKS, Rabu (9/10).

Dikatakan bahwa hasil tersebut berdasarkan hasil musyawarah mufakat fraksi-fraksi yang ada di DPRD Kota Depok.

"Hasil itu sesuai dengan kesepakatan dengan teman-teman fraksi lain di DPRD Kota Depok," ujarnya.

Dia menegaskan, inti dari tugas kader PKS sebagai wakil rakyat adalah bekerja untuk rakyat.

“Kami mau ditaruh di ketua, wakil hingga anggota sekalipun, intinya akan bekerja untuk masyarakat sesuai dengan fungsi DPRD, yakni pengawasan, legislasi, dan penganggaran. Itu yang kami maksimalkan,” tuturnya.

Apa yang terjadi sekarang ini dikatakan olehnya haruslah disyukuri, sebab, semua sudah digariskan oleh Allah SWT. Pihaknya lebih mengutamakan kondusifitas dan kebersamaan dengan seluruh fraksi yang ada di DPRD Kota Depok.

“Kami bekerja untuk masyarakat, bermitra dengan pemerintah. Dewan bagian dari pemerintahan harus bersinergi, agar kedepannya keperpihakan kepada masyarakat dapat tercapai,” ujarnya. (KG/A-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More