Rabu 09 Oktober 2019, 17:15 WIB

PSI Kritik Anies Abaikan Prinsip Transparansi Anggaran

Insi Nantika Jelita | Megapolitan
PSI Kritik Anies Abaikan Prinsip Transparansi Anggaran

Antara/ Akbar Nugroho Gumay
Anies Baswedan

 

ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, William Aditya Sarana menyayangkan sikap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menolak membuka dokumen anggaran ke publik di website apbd.jakarta.go.id.

Anggaran tersebut dimaksud ialah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 dibuka ke publik.

Menurut William, sikap Anies tersebut sebagai kemunduran yang bertentangan dengan asas pemerintahan yang baik.

“Ini sebuah kemunduran dalam pengelolaan keuangan daerah. Saya bingung apa susahnya dokumen anggaran diupload ke publik seperti biasanya. Kalau memang Pak Anies peduli dengan transparansi, seharusnya setiap tahapan penganggaran ada dokumen yang diupload. Jangan ada yang ditutup-tutupi,” kata William dalam keterangan resminya, Jakarta, Rabu (9/10).

 

Baca juga: Pemprov DKI belum Bisa Pastikan UMP 2020 Naik

 

Ia menilai banyak sekali kegiatan-kegiatan yang perlu dikritisi mendalam karenanya publik harus punya akses terhadap anggaran kegiatan yang nilainya mencapai total sekitar Rp96 triliun.

William menilai beberapa anggaran kegiatan yang naik drastis seperti anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), belanja software antivirus, renovasi rumah dinas Gubernur dan perbaikan sanitasi perkampungan.

“Warga Jakarta berhak tahu bagaimana Pemprov menggunakan uang rakyat dalam APBD 2020. Kami minta pembahasan APBD segera dimulai karena tidak mungkin semua kegiatan ini bisa efektif dibahas di DPRD hanya dalam satu bulan," kata William.

Hingga hari ini, fase pembahasan belum dimulai dan publik masih buta terhadap rincian usulan eksekutif

"Ini bukan uang Gubernur atau DPRD, ini 96 Triliun uang rakyat! Semua tahapan harus transparan, publik jangan disuruh terima jadi saja di ujung,” sambungnya.

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, kata William, berkilah dokumen KUA-PPAS 2020 tidak dapat dibuka ke publik karena belum sah menjadi produk hukum final.

Ia menilai pandangan tersebut salah dan mengada-ada karena publik harus mengetahui seperti apa isi dokumen KUA-PPAS susunan eksekutif agar bisa membandingkan versi awal dan versi akhir hasil pembahasan DPRD, sehingga jelas apa yang berubah di tahap pembahasan.

“Sekarang ini jangankan dokumen KUA-PPAS usulan eksekutif, dokumen RKPD 2020 yang sudah resmi dan final juga tidak ada. RKPD kan sudah final, seharusnya file itu sudah ada di apbd.jakarta.go.id. Kenyataannya, itu tidak ada. Sama sekali tidak ada transparansi,” tandasnya. (OL-8)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More