Rabu 09 Oktober 2019, 16:32 WIB

Menkeu: Potensi Pengelolaan Dana pada BPDLH Capai Rp800 Triliun

M. Ilham Ramadhan Avisena | Ekonomi
Menkeu: Potensi Pengelolaan Dana pada BPDLH Capai Rp800 Triliun

ANTARA/NOVA WAHYUDI
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) melakukan penanaman pohon usai peluncuran BPDLH di lapangan Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (9/10).

 

MENTERI Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyebutkan potensi pengelolaan dana anggaran pada Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) bisa mencapai Rp800 triliun. Angka itu didapatkan berdasarkan prakiraan carbon trading yang nantinya dilakukan oleh BPDLH.

"Potensi anggaran yang dikelola selain yg berasal dari reboisasi dan lain-lain, sedangkan untuk carbon trading dan juga potensi lainnya bisa mencapai Rp800 triliun. Nanti kita lihat bagaimana strategi dan skemanya," ungkap Menkeu usai ikut meresmikan pembentukkan BPDLH di halaman Kemenkeu, Jakarta, Rabu (9/10).

Sesuai dengan tujuannya, BPDLH bisa mendapatkan dana dari berbagai sumber baik dalam dan luar negeri maupun dari APBN ataupun non APBN.

Dalam masa transisi 2019 ini, fokus pemerintah dalam mengurus BPDLH ialah mengalihkan aset dan dana. Di 2020, Menkeu mengatakan, sumber dana BPDLH akan bervariasi pula.

"Kalau dari APBN, kita sudah ada budget tagging. sampai 2018 mencapai lebih dari Rp104 triliun. Untuk 2019 nanti saya akan melihat taggingnya, berbagai macam aktivitas yang diklasifikasikan climate related untuk 2020 kita tentu masih belum bisa identifikasi samapai lihat programnya," jelas Sri Mulyani.

Baca juga: Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Resmi Dibentuk

Sementara dana yang dimiliki saat ini ialah Rp2,1 triliun. Dana itu disebutkan olehnya berasal dari berbagai sumber. Angka itu juga berpotensi dapat bertambah, sebab data dana yang dimiliki pemerintah belum digabungkan seutuhnya.

Selanjutnya, kata Menkeu, BPDLH yang sejajar dengan Badan Layanan Umum (BLU) tersebut bisa menjadi institusi yang melakukan pembiayaan.

Hal itu berarti menandakan kemampuan BPDLH melakukan fleksibiltas dalam membentuk skema yang dibutuhkan program-program terkait lingkungan hidup.

"Tidak hanya dalam bentuk anggaran yang langsung jadi, ekuitas, dan penjaminan. Untuk itu kita bekerja sama dengan institusi lain," terang Sri Mulyani.

Mantan Direksi Bank Dunia itu juga mengharapkan dengan dibentuknya BPDLH ini mampu mengoptimalisasikan dan memobilisasi sumber dana yang telah dan akan datang nantinya.

"Biasanya, mereka yang memiliki dana dan sekarang peduli terhadap lingkungan, mereka akan mencari negara maupun instiitusi yang memiliki kredibilitas dan komitmen untuk melaksanakan program-program dalam rangka memperbaiki dan melindungi lingkungan hidup dan juga, dalam rangka mengurangi emisi karbon," tandas Menkeu. (A-4)
 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More