Rabu 09 Oktober 2019, 10:30 WIB

Indonesia dan Singapura Sepakati Kerangka Negosiasi Ruang Udara

Tesa Oktiana Surbakti | Internasional
Indonesia dan Singapura Sepakati Kerangka Negosiasi Ruang Udara

AFP/FELINE LIM
Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong

 

MENTERI Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Indonesia dan Singapura sepakat terhadap kerangka negosiasi untuk Flight Information Region (FIR) atau kendali ruang udara.   

"Kedua negara telah melakukan kesepakatan terhadap framework pada 12 September. Kemudian pada 7 September, tim teknis masing-masing negara sudah bertemu. Kami harapkan kesepakatan bisa dicapai dalam waktu dekat. Setelah puluhan tahun, sejak 1946, sekarang ini baru terlihat kemajuannya. Prosesnya dirasa lama karena negosiasi harus memberikan win-win solution. Kalau selama ini ada yang salah, sekarang kami sedang memperbaikinya," tutur Luhut usai mendampingi Presiden Joko Widodo pada Pertemuan Tahunan Pimpinan Indonesia-Singapura (Indonesia-Singapore Annual Leader's Retreat), dalam keterangan resmi, Rabu (9/10).

Luhut menambahkan Presiden berpesan agar sejumlah pertemuan lebih diintensifkan demi tercapainya kesepakatan tersebut.

Menurut Luhut, dari sisi sumber daya manusia dan peralatan, Indonesia siap untuk mengambil alih.

Baca juga: RI-Singapura Perkuat Kerja Sama Keuangan

Pada 1993, Indonesia pernah mencoba mengambil kembali FIR pada pertemuan International Civil Aviation Organization (ICAO) di Bangkok, Thailand. Namun upaya itu gagal karena Indonesia dianggap belum memiliki peralatan dan infrastruktur yang memadai.

Dalam pertemuan bilateral, lanjut Luhut, delegasi yang masing-masing dipimpin Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri (PM) Singapura, Lee Hsien Long menyepakati untuk meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi.  

Singapura adalah salah satu investor terbesar di Indonesia. Pada 2018, total investasi Singapura mencapai US$9,2 miliar, naik 8,9% dibandingkan tahun sebelumnya.

Luhut mengatakan kedua negara melakukan perjanjian kerja sama di bidang ekonomi, yakni perjanjian tentang Pertukaran Data Elektronik untuk Memfasilitasi dan Mengamankan Perdagangan, yang menghubungkan fasilitas satu-atap e-Customs.

Kesepakatan kedua, adalah nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Arsip antara Arsip Nasional Singapura, yang berada di bawah Dewan Perpustakaan Nasional, dan Arsip Nasional Indonesia.

PM Lee menyambut keinginan Presiden Jokowi dalam kerja sama sumber daya manusia,  untuk memenuhi kebutuhan industri dan mendukung ikatan ekonomi. Dia menekankan Singapura telah melakukan pelatihan terhadap ribuan orang.

Sebelumnya, dalam wawancara dengan beberapa media asing, Luhut menjelaskan perkembangan situasi Indonesia. Luhut menjelaskan Indonesia sedang membuka beberap target investasi baru.      

"Ada beberapa sektor yang menjadi target investasi infrastruktur, seperti pelabuhan udara, pelabuhan laut, jalan juga industri. Kami juga menawarkan beberapa lokasi bagi para investor, seperti di Rempang, Batam dan Bintan. Kami menyambut kedatangan para investor, dengan syarat harus membawa teknologi yang baik dan ramah lingkungan. Harus melakukan transfer teknologi kepada pegawai asal Indonesia, menggunakan pegawai lokal sebanyak mungkin dan harus membangun industri dari hulu ke hilir," papar Luhut.  

Luhut mengakui Indonesia agak terlambat menyadari belum menjadi bagian dari pemain global dalam sistem rantai pasok (supply chain).

"Saya optimistis Indonesia bisa menjadi bagian dari global supply chain dalam kurun waktu lima tahun. Sekitar 70% bahan baku baterai lithium ada di Indonesia. Untuk mobil listrik, Indonesia bisa memproduksi ban sendiri karena kita kaya akan karet dan juga ada tambang timah. Kami terbuka untuk siapa saja, baik investor Timur Tengah, Amerika, Eropa maupun Tiongkok, selama memenuhi empat syarat," tegasnya.

Dia menambahkan sebagai produser terbesar hasil tambang, idealnya Indonesia bisa menentukan harga komoditi tersebut. Sekarang ini, menurut Menko Luhut, Indonesia tidak lagi fokus pada ekspor komoditi, namun mengolah komoditi di dalam negeri untuk diekspor.  

"Masyarakat Indonesia harus bisa menikmati nilai tambah dari hasil bumi nya," pungkas Luhut. (OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More