Rabu 09 Oktober 2019, 09:50 WIB

RUU PKS Mendesak Disahkan

Fetry Wuryasti | Politik dan Hukum
RUU PKS Mendesak Disahkan

MI/PIUS ERLANGGA
Anggota DPR dari Fraksi Partai NasDem, Ary Egahni (kiri) dan Lisda Hendrajoni (kedua dari kiri), komisioner Komnas Perempuan Masruchah.

 

DPP Partai NasDem berharap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) bisa disahkan pada masa jabatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024. Pasalnya, kata Ketua DPP NasDem Amelia Anggraini, RUU ini mendesak untuk diberlakukan terkait dengan meningkatnya angka kekerasan seksual.

RUU  ini harus dituntaskan pada periode 2019-2024 karena tiap tahun angka kekerasan seksual terus meningkat," ujar Amelia di Jakarta, kemarin.

Sebagaimana diketahui, DPR periode lalu tidak jadi mengesahkan RUU ini. Padahal, kata Amelia, RUU ini berisi pencegahan, pemulihan, dan monitoring pemantauan kekerasan seksual.

"Hal ini karena banyaknya korban sehingga titik berat RUU ini ada pada korban dan perlu disosialisasikan sehingga masyarakat memahaminya tidak setengah-setengah," ujarnya.

Komisioner Komnas Perempuan, Masruchah, menambahkan, sebenarnya RUU PKS menjadi agenda legislasi nasional pada 2016 dan bersifat mendesak. "Keberadaan UU ini mendesak karena sebagai wujud kehadiran negara di tengah masyarakat," tegasnya.

Selama ini, ungkapnya, praktik kekerasan verbal dan nonverbal begitu banyak dialami laki-laki ataupun perempuan. Namun, para korban tidak tahu bagaimana harus mengadu sebab substansi UU yang saat ini ada belum mampu mengakomodasi kekerasan seksual yang dialami korban ataupun  kepentingan pemulihan korban.

"Ada UU KUHP, UU Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), UU KDRT, dan UU Pornografi, tapi belum mampu mengatasi problem kekerasan seksual," ujarnya.

Berdasarkan temuan Komnas Perempuan, UU yang ada belum mengakomodasi jenis kekerasan seksual yang menimpa perempuan. "Perempuan sebagai korban jarang sekali ditanya pengalaman dia. Selalu yang dikejar ialah pelaku yang tentu saja tidak mengaku. Hal yang sama terjadi pada hukum syariat di Aceh," jelasnya.

Selain itu, imbuhnya, ketika terjadi kekerasan seksual, dampaknya bisa pada hak ekonomi sosial dan budaya. Faktanya, korban kekerasan seksual cenderung dijauhi dari ekonomi, ruang po-litik, dan sosial. "Banyak kasus semacam ini. Karena itu, hal ini menjadi urgensi," tukasnya.

 

Dibahas terbuka

Sebelumnya, aktivis perempuan yang juga Ketua Harian Yayasan Kesehatan Perempuan Zumrotin Kasru Susilo mendesak agar klausul pemerkosaan dalam rumah tangga di RUU PKS perlu dibahas dan diharapkan terbuka untuk diperdebatkan. "Yang terpenting UU tersebut penting agar bisa meminimalkan tindak kekerasan seksual," ujarnya.

Diakui, salah satu yang menjadi perhatian masyarakat ialah perihal pemerkosaan dalam rumah tangga (marital rape). Maraknya kasus pembunuhan istri yang dilakukan suami akibat istri tidak mau melayani suami menjadi perhatian khusus. Seharusnya, sebagai pasangan melihat kondisi masing-masing. Ada nilai di masyarakat bahwa bagi laki-laki, yang tidak setuju, mereka meng-anggap hak dia untuk dilayani.

Namun, ada juga perempuan yang tidak setuju karena meng-anggap bahwa ini kewajiban melayani suami. Karena itu, diharapkan DPR mau membuka dialog dengan masyarakat. (P-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More