Rabu 09 Oktober 2019, 05:15 WIB

Menyiapkan Fondasi SDM yang Kuat

H Lalu Sudarmadi Ketua Dewan Pakar Ormas Nasional Demokrat dan Direktur Eksekutif ND Institute | Opini
Menyiapkan Fondasi SDM yang Kuat

ilustrasi
opini

SUMBER daya manusia (SDM) menjadi salah satu fokus pembangunan dalam periode pemerintahan 2019-2024. Arahan presiden terpilih cukup terkait dengan kebijakan pembangunan SDM komprehensif, mulai menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah, penurunan stunting, penurunan angka kematian ibu, penurunan angka kematian bayi, peningkatan kualitas pendidikan, vokasi, membangun manajemen talenta Indonesia, dukungan bagi diaspora bertalenta tinggi, serta infrastruktur dasar untuk kesehatan dan produktivitas.

Ada sejumlah usulan terkait dengan beberapa aspek saja dari demikian banyak yang tercakup dalam arahan yang komprehensif di atas; (1) kesehatan dan pendidikan anak usia dini (0-5 tahun); (2) pendidikan dan pelatihan kejuruan dan vokasi; dan (3) perlunya membangun pendidikan tinggi secara lebih fokus.

Usulan yang terbatas dan berfokus pada tiga aspek dalam pengembangan SDM tersebut tidak mengandung maksud mengabaikan aspek-aspek lainnya yang juga sangat penting, tetapi hanya persoalan prioritas. Di bidang pendidikan, misalnya, tentu pekerjaan rumah kita masih banyak; kita memang sudah cukup berhasil meningkatkan akses pendidikan di semua jenjang dan jalur.

Program wajib belajar sembilan tahun praktis sudah berhasil membawa anak-anak usia pendidikan dasar ke sekolah. Namun, sebagaimana kita semua sadari, kualitas pendidikan masih merupakan permasalahan yang harus kita selesaikan.

Pembangunan SDM harus dimulai dari hulu, bahkan sebelum lahir dan sejak berada dalam kandungan. Ketika anak lahir, usia 24 bulan pertama sangat menentukan dalam pembentukan jaringan otak; tidak banyak yang bisa dilakukan sebagai remedy bagi kekurangan yang terjadi dalam 24 bulan pertama usia anak. Oleh sebab itu, masa pertumbuhan sejak usia nol tahun perlu mendapatkan perhatian serius, baik layanan kesehatannya maupun layanan pendidikannya.

Dalam upaya meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, di bagian lingkungan dan isu strategis kami temukan artikulasi yang memadai permasalahan atau isu terkait layanan kesehatan dan pendidikan usia 0-5 tahun. Kami temukan pernyataan singkat bahwa angka partisipasi PAUD masih sangat rendah.

Kami membahas permasalahan peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda juga tidak dijumpai artikulasi permasalahan kesehatan dan pendidikan anak usia 0-5 tahun yang memadai. Untuk itu, kami sarankan kiranya dapat dilengkapi dengan artikulasi permasalahan yang lengkap sehingga arah kebijakan yang dibangun memiliki pijakan jelas dan kuat.

Di bagian arah kebijakan dapat ditemukan tentang kesehatan ibu dan anak, kami menemukan kebijakan untuk meningkatkan layanan maternal dan neonatus berkesinambungan, perluasan dan pengembangan imunisasi dasar, peningkatan gizi remaja putri, serta perluasan akses dan peningkatan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi.

Di samping itu, kebijakan percepatan perbaikan gizi untuk mencegah permasalahan gizi ganda, yang mencakup penurunan stunting, peningkatan jaminan asupan gizi makro dan mikro, terutama bagi ibu hamil dan anak usia di bawah dua tahun.

Sebelum menyampaikan beberapa masukan, kami ingin highlight terlebih dahulu statistik terkait. Meski mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir, angka kematian ibu melahirkan masih cukup tinggi dan menurunkannya dari 305 kematian ibu melahirkan per 100 ribu kelahiran hidup menjadi 183 kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup (sasaran 2024) bukanlah perkara mudah.

Demikian juga menurunkan angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup dari 24 menjadi 16 dan prevalensi stunting yang tergolong masih tinggi. Masalah yang kita hadapi sekarang boleh dikatakan sudah berada di hardcore permasalahannya, melibatkan penduduk/keluarga yang tidak mudah lagi dijangkau baik secara geografis maupun secara sosiokultural. Karena itu, kita tidak lagi bisa menggunakan pendekatan pembangunan yang biasa-biasa saja.

Merujuk pada dimensi permasalahan sebagaimana diuraikan singkat di atas, kami mengusulkan untuk memperkuat implementasi program-program terkait dengan anak usia 0-5 tahun sebagai berikut. Pertama-tama, lingkup pekerjaan untuk menangani pengembangan SDM di bagian hulu, khususnya anak-anak usia 0-2 tahun dan 2-5 tahun akan sangat sulit dikerjakan pemerintah sendirian. Perlu dibangun sebuah gerakan masyarakat bagi pembinaan anak-anak balita dengan pendekatan keluarga dan kekeluargaan. Gerakan masyarakat untuk memastikan anak-anak tumbuh berkembang sehat dan cerdas berfokus pada keluarga yang merupakan 'produsen' kesehatan dalam paradigma berpikir (kementerian) public health. Berbagai infrastruktur dan kelembagaan di tingkat desa, seperti posyandu dan pendidikan anak usia dini (PAUD).

Pendekatan 'gerakan' ini memiliki beberapa keunggulan. Pertama, karena melibatkan seluruh anggota masyarakat, probabilitas keberlanjutan (sustainability) jauh lebih besar. Gerakan, dapat sekaligus digunakan untuk menghidupkan kembali sifat gotong royong yang belakangan makin menipis dalam masyarakat kita. Untuk memfasilitasi gerakan ini dibutuhkan kader penggerak di tingkat desa yang dapat dialokasikan anggaran untuk mendukung operasionalnya dengan menggunakan dana desa.

Dengan begitu, anggaran dana desa perlu ditambah guna mengakomodasikan dukungan yang diperlukan untuk pembangunan SDM di hulu yang sangat krusial ini. Kader penggerak di tingkat desa ini dapat merangkap tugas untuk memfasilitasi agenda-agenda pembangunan sosial lainnya, termasuk membina Program Keluarga Harapan (PKH); tidak perlu kader penggerak yang berbeda untuk program yang berbeda. Kader penggerak merupakan milik desa dan pembinaannya dapat dilakukan berbagai kementerian yang berkepentingan untuk mendapatkan fasilitasi program-programnya di tingkat desa, seperti Kemensos, Kemendes, dan BKKBN.

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More