Rabu 09 Oktober 2019, 04:30 WIB

Lagi, BNPB Bantu Rekonstruksi Pascabencana di Sulteng

(Ind/Dro/H-1) | Humaniora
Lagi, BNPB Bantu Rekonstruksi Pascabencana di Sulteng

Dok. BNPB
BNPB Berikan Bantuan Hibah Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Di Sulawesi Tengah

 

BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengundang Wali Kota Palu, Bupati Sigi, Donggala, dan Parigi Moutong untuk menerima hibah daerah dalam rangka bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempabumi, tsunami, dan likuefaksi di Sulawesi Tengah di Aula Sutopo Purwo Nugroho, Gedung Graha BNPB Jakarta, kemarin.

Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Rifai, mengatakan penandatangan pemerimaan hibah tersebut dalam rangka menindaklanjuti arahan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada saat kunjungan lapangan, Senin (7/10), yang mengamanahkan untuk segera memberikan bantuan rehabilitasi dan rekosntruksi agar dapat dimanfaatkan pemerintah daerah membangun kembali.

Bantuan hibah pascabencana Sulteng sebesar Rp1,9 triliun untuk 85.763 unit rumah dengan rincian Kota Palu Rp820,6 miliar, Kabupaten Sigi Rp568,6 miliar, Donggala Rp516,7 miliar, dan Parigi Moutong Rp66,3 miliar. Sebelumnya, pada April 2019, BNPB telah menyalurkan dana hibah luar negeri sebesar Rp235 miliar untuk 4.522 unit rumah yang rusak berat yang dibangun di lokasi yang sama dan tersebar di empat kabupaten/kota di Sulteng.

Adapun mekanisme pengelolaan hibah ini menggunakan mekanisme APBD dan pemanfaatannya selama 12 bulan terhitung sejak dana diterima di rekening kas umum. Hadir dalam penandatanganan MoU, Dirjen Perimbangan Keuangan, Wali Kota Palu, Bupati Sigi, Bupati Donggala, Bupati Parigi Moutong, Sestama BNPB, Irtama, dan para Deputi BNPB, Kepala Pelaksana BNPB provinsi/kabupaten/kota, pejabat, serta staf di lingkungan BNPB.

Sebelumnya, saat mengunjungi lokasi bencana, Wapres Jusuf Kalla menjumpai sejumlah bangunan yang didirikan secara mandiri oleh beberapa warga di wilayah zona merah likuefaksi di wilayah Balaroa. Menyikapi hal itu, Wapres menegaskan wilayah tersebut tidak boleh dibangun dan ditinggali warga.

"Tidak bisa dan tidak akan diberikan dana perbaikan. Juga di zona merah itu, listrik tidak akan ada dan air juga tidak akan jalan," tegas Kalla. Pada keempatan itu, Wapres meminta kepala daerah segera menertibkan warganya yang mendirikan bangunan di wilayah zona merah.

Ketua Satgas Penanggulangan Bencana Sulteng Kementerian PU-Pera, Arie Setiadi Moerwanto, menambahkan pemerintah ingin pembangunan dengan konsep build back better, termasuk menghindari potensi bahaya dan lainnya. (Ind/Dro/H-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More