Rabu 09 Oktober 2019, 01:40 WIB

KOI Minta UU SKN Dibongkar Total

(Ant/R-3) | Olahraga
KOI Minta UU SKN Dibongkar Total

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia Erick Thohir memberikan sambutan saat upacara pengukuhan dan pelepasan kontingen World Beach Games 1

KEPENGURUSAN baru Komite Olimpiade Indonesia (KOI) diharapkan memiliki peran untuk bisa memperbarui regulasi mengenai sistem keolahragaan nasional (SKN). Menurut Ketua Umum KOI, Erick Thohir, itu perlu agar tidak ada tumpang-tindih tugas dan wewenang di antara setiap lembaga atau organisasi olahraga.

"Ke depan (UU SKN) harus dibongkar total agar jangan ada overlapping yang mengorbankan atletnya. Kita ini pengurus hanya memberikan jalan. Yang berjuang kan atletnya," kata Erick di Jakarta, kemarin.

Aturan mengenai SKN seperti diketahui tertuang dalam UU 3/2015 tentang SKN. Dalam UU tersebut, SKN diartikan sebagai keseluruhan aspek keolahragaan yang secara singkat dimaksudkan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional.

Terkait dengan kepengurusan baru KOI, Erick juga mengomentari Raja Sapta Oktohari yang dirasa cocok untuk mengisi posisi yang akan dia tinggalkan. "Proses penjaringan cukup selektif dalam memimpin organisasi besar seperti KOI butuh rekam jejak. Saya rasa dengan Okto (sapaan akrab Oktohari) yang mencalonkan, dia adalah tokoh yang paling baik saat ini," kata Erick.

Pengalaman Okto di berbagai ajang olahraga juga jadi alasan mengapa Erick menilainya bisa memimpin KOI untuk periode 2019-2023. Okto dulunya pernah menjadi komandan kontingen Indonesia untuk Olimpiade 2016. Selain itu, dia juga pernah menjabat sebagia Ketua Penyelenggara Asian Paragames 2018 dan aktif di Konfederasi Balap Sepeda Asia. Saat ini, Okto juga merupakan Ketua Umum Ikatan Sport Sepeda Indonesia.

Latar belakang Okto yang merupakan pengusaha dinilai Erick menjadi nilai plus karena menurutnya untuk bidding tuan rumah Olimpiade 2032 dibutuhkan figur yang dekat dengan pemerintah dan dunia usaha. (Ant/R-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More