Rabu 09 Oktober 2019, 01:00 WIB

28 Organisasi Tiongkok Masuk Daftar Hitam AS

Melalusa Susthira K | Internasional
28 Organisasi Tiongkok Masuk Daftar Hitam AS

(Photo by Yasin AKGUL / AFP)
pendukung minoritas Muslim Uighur China dan nasionalis Turki selama protes anti-Cina di depan konsulat China di Istanbul pada 1 Oktober 2019

 

AMERIKA Serikat (AS) memasukkan 28 organisasi Tiongkok ke daftar hitam karena dugaan keterlibatan dalam pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan terhadap etnik Uighur dan minoritas muslim lainnya di Provinsi Xinjiang, Tiongkok.

Departemen Perdagangan AS mengatakan, ke 28 organisasi tersebut kini dilarang membeli produk-produk dari perusahaan AS.

Sebelumnya, AS telah melarang perusahaan teknologi Tiongkok, Huawei, untuk mendapat kontrak kerja di AS.

"Amerika Serikat tidak bisa dan tidak akan menoleransi penindasan brutal terhadap etnik minoritas di Tiongkok," ujar Menteri Perdagangan AS, Wilbur Ross.

Berdasarkan pembaruan dalam Daftar Federal AS, perusahaan-perusahaan yang masuk daftar hitam tersebut di antaranya Hikvision, perusahaan produsen kamera pengawas terbesar di dunia.

Selain itu, perusahaan teknologi yang mengembangkan kecerdasan buatan, yakni Megvii Technology dan Sensetime juga masuk dalam daftar tersebut.

Namun, jumlah tersebut tidak hanya terdiri atas beberapa perusahaan, 18 biro keamanan publik di Xinjiang dan sebuah akademi kepolisian juga masuk ke daftar tersebut.

"Entitas ini telah terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan dalam melaksanaan kampanye penindasan Tiongkok, penahanan sewenang-wenang massal, dan pengawasan teknologi tinggi terhadap warga Uighur, Kazakh, dan anggota kelompok minoritas muslim lainnya," tulis pembaruan di Daftar Federal AS.

Kelompok-kelompok HAM mengatakan Tiongkok telah menahan sekitar 1 juta warga Uighur dan muslim lainnya di kamp-kamp pendidikan kembali (reeducation). Tindakan itu, menurut Washington, mengingatkan pada apa yang dilakukan Nazi Jerman dahulu kala.

Penindasan

Selama Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa bulan lalu, Departemen Luar Negeri AS menyelenggarakan sesi untuk menyoroti keadaan menyedihkan etnik Uighur.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri AS, John Sullivan, mengutuk keberadaan kampanye penindasan mengerikan di Tiongkok bagi etnik Uighur dan minoritas muslim lainnya.

"Di Xinjiang, pemerintah Tiongkok mencegah umat muslim untuk salat dan membaca Alquran dan telah menghancurkan atau merusak sejumlah besar masjid. Ini merupakan kampanye sistematis oleh Partai Komunis Tiongkok untuk menghentikan warganya sendiri dari menggunakan hak mereka yang tidak dapat dicabut untuk kebebasan beragama," kata Sullivan.

Tiongkok selalu menyangkal keberadaan kamp pendidikan kembali tersebut, tapi kini mereka mengklaim bahwa kamp tersebut merupakan pusat pelatihan kejuruan yang diperlukan untuk mengendalikan terorisme. Tiongkok juga mengecam pihak-pihak yang dianggap mencampuri urusan internalnya.

Tiongkok kemarin juga balik mengecam AS atas masuknya 28 organisasi tadi dalam daftar hitam. "Ini bukan soal hak asasi manusia. Tuduhan-tuduhan itu cuma alasan buat AS agar bisa ikut campur pada masalah dalam negeri Tiongkok," ungkap juru bicara Kemenlu Tiongkok, Geng Shuang.

Perusahaan Hikvision juga menyebut daftar hitam AS itu 'tidak berdasar'. Sementara itu, Megvii yang didukung raksasa e-commerce Alibaba, memprotes keras keputusan AS itu karena tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. (AFP/X-11)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More