Selasa 08 Oktober 2019, 20:04 WIB

Partai Nonkoalisi Sebaiknya Jadi Pengontrol di DPR

Nur Aivanni | Politik dan Hukum
Partai Nonkoalisi Sebaiknya Jadi Pengontrol di DPR

MI/Rommy Pujianto
Pengamat Politik UIN Jakarta Gun GUn Heryanto

 

PAKAR Komunikasi Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Gun Gun Heryanto menyarankan partai nonkoalisi sebaiknya memerankan diri sebagai kekuatan pengontrol di DPR, bukan kemudian ikut bergabung ke dalam pemerintahan dengan masuk di jajaran kabinet.

Hal itu disampaikannya saat menanggapi wacana adanya partai nonkoalisi  meminta jatah kursi kabinet dalam pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Partai yang kemarin berkongsi di kekuatan oposisi, itu sudah seharusnya memerankan diri sebagai kekuatan pengontrol di DPR," saat dihubungi Media Indonesia, Selasa (8/10).

Menurutnya, partai nonkoalisi tidak perlu harus bergabung ke dalam pemerintahan untuk mendukung kebijakan yang pro-masyarakat.

Meskipun beroposisi, mereka masih bisa berkontribusi bagi kepentingan masyarakat dengan mendukung kebijakan yang pro-rakyat yang diambil pemerintah.

Baca juga : Kabinet Baru Perlu Agen Harmonisasi

"Sikap politik bisa saja bertemu kepentingan untuk kebijakan pro-publik. Meski beroposisi, tapi selama kebijakan yang diambil pemerintah menguntungkan masyarakat, ya bisa bersepakat. Bukan berarti posisi politiknya ada di dalam koalisi pemerintahan," jelasnya.

Lebih lanjut, Gun Gun menegaskan, penting ada partai yang berada di luar pemerintahan. Itu dilakukan untuk menghindari keseragaman pandangan yang ada di legislatif.

"Harus ada partai yang mendedikasikan diri sebagai penyeimbang," ucapnya.

Selain itu, menurut dia, jika tidak ada partai politik yang berperan sebagai penyeimbang di legislatif, keputusan apapun yang diambil di parlemen kemudian akan dihasilkan tanpa kekuatan pengontrol yang efektif.

"Secara demokrasi itu kurang begitu sehat, karena bagaimana pun ragam kepentingan yang bebeda pandangan itu juga harus dikanalisasi lewat suara partai di DPR. Di situ lah letak pentingnya kekuatan di luar pemerintah dalam membangun iklim dan konsolidasi demokrasi di Indonesia," tandasnya. (OL-7)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More