Selasa 08 Oktober 2019, 19:21 WIB

Wapres: Jangan Persulit Investor Asing

Emir Chairullah | Ekonomi
Wapres: Jangan Persulit Investor Asing

MI/ Ramdani
Jusuf Kalla

 

WAKIL Presiden Jusuf Kalla meminta agar setiap aturan terkait investasi asing di Indonesia dipermudah. Menurut Kalla, apabila mengubah aturan, seharusnya pemerintah membuat regulasi yang memudahkan investor asing berusaha.

Demikian diungkapkan Kalla di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa ((8/10) saat menanggapi sering berubah-ubahnya aturan dalam berinvestasi yang menyebabkan investor asing enggan menanamkan modalnya di Indonesia.

Pemerintah, tambahnya, saat ini terus berupaya memudahkan investor asing yang sudah berinvestasi tidak lari dari Indonesia. Termasuk memerbaiki regulasi yang dianggap menghambat masuk investor asing ke Indonesia. “Contohnya ada layanan OSS (online single submission) yang diharapkan memudahkan investor,” ungkapnya.

Di samping itu, tambah Kalla, pemerintah terus berupaya melakukan harmonisasi aturan agar tidak tumpang tindih satu sama lain. “Kita juga sudah menyiapkan omnibus law agar aturan investasi tidak bertentangan satu sama lain,” tegasnya.

Sementara itu, Pengamat ekonomi politik internasional Binus University Tirta Mursitama menyebutkan, pemerintah sebaiknya lebih konsisten dan jelas dalam menerapkan kebijakan industrialisasi nasional. “Kebijakan yang dibuat pun harus terintegrasi. Selama tidak begitu, investor lari ke mana uang berkembang lebih banyak. Sesederhana itu,” katanya.

Selama ini, investor lokal maupun asing sering mengeluhkan banyaknya aturan yang abu-abu, tumpang tindih kewenangan, dan sering diubah tanpa sosialisasi terlebih dahulu. Kondisi ini, tambah Tirta, tidak terlepas akibat banyaknya tekanan politik terhadap pemerintah saat membuat kebijakan. “Akibatnya yang terjadi ada kolusi politik dan bisnis dimana kelompok tertentu atau elite politik tertentu yang lebih diuntungkan. Kondisi ini secara umum merugikan pengusaha dan iklim dunia usaha,” ungkapnya.

Karena itu, tambah Tirta, pemerintahan baru dan legislatif baru seharusnya menjadi kesempatan untuk meletakkan pada kepentingan yang lebih tinggi. “Sudahi politik domestik yang berujung kolusi dan korupsi, buka mata persaingan global harus kita menangkan. Jangan sampai pemerintah tersandera,” tegasnya.

Ia menyebutkan, saat ini Indonesia begitu membutuhkan investasi langsung termasuk dari luar negeri untuk membiayai pembangunan pada sektor riil yang produktif. Karena itu, berbagai problem domestik yang merugikan investasi langsung yang selama ini banyak terjadi di Indonesia harus segera dibereskan. Apabila ini bisa direalisasikan, investor asing tentu mau masuk atau minimal setidaknya mau bertahan di Indonesia. “Pada akhirnya, ini untuk pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (OL-8)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More