Selasa 08 Oktober 2019, 18:12 WIB

Mendag: Pemerintah Beri Kesempatan Warga Gunakan Minyak Curah

Antara | Ekonomi
Mendag: Pemerintah Beri Kesempatan Warga Gunakan Minyak Curah

Antara
Pedagang menata minyak curah dagangannya di Pasar Minggu, Jakarta, Selasa (8/10/2019).

 

Pemerintah tidak melarang warga untuk menggunakan minyak goreng curah yang berada di pasar.

"Konsumen dan umat harus terlindungi. Dan harus tersedia produk yang dipastikan higienis dan halal. Pemerintah masih tetap memberikan kesempatan untuk penggunaan minyak goreng curah juga mempersilakan masyarakat yang masih mempergunakan minyak goreng curah," kata Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita dalam keterangan tertulis yang diterima mediaindonesia.com di Jakarta, Selasa (8/10).

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. (Dok MI/Rommy Pujianto)

Sedangkan bagi pelaku usaha, lanjut Enggartiasto, pemerintah berharap segera mengisi pasar dengan kemasan sederhana dan mematuhi harga eceran tertinggi (HET) Rp11.000 per liter.

Enggartiasto menegaskan, pemerintah tidak bermaksud mematikan industri rakyat, juga usaha kecil dan menengah yang biasa menggunakan minyak goreng curah. Karenanya, harga minyak goreng kemasan dan ketersediaannya dijamin pemerintah, tidak memberatkan, dan tidak berbeda jauh dengan minyak goreng curah.

Ditegaskan Mendag, juga tidak akan ada penarikan minyak curah dari pasaran. "Tidak ditarik. Jadi, per 1 Januari (2020) harus ada minyak goreng kemasan di setiap warung, juga sampai di pelosok-pelosok desa," tegasnya.

Baca juga: Pabrik Minyak Goreng Curah tak Boleh Jual Langsung ke Konsumen

Enggartiasto menambahkan, yang sebenarnya diserukan, adalah agar konsumen lebih cerdas memilih minyak goreng yang terjamin kehalalannya, higienis, juga kandungan gizi.

Dijelaskan, minyak goreng curah merupakan minyak yang diproduksi oleh produsen minyak goreng yang merupakan turunan dari CPO dan telah melewati proses refining, bleaching, dan deodorizing (RBD) di pabrikan. Selama ini pendistribusian minyak goreng dilakukan dengan menggunakan mobil tangki yang kemudian dituangkan di drum-drum di pasar.

Proses distribusi minyak goreng curah biasanya menggunakan wadah terbuka. Akibatnya bisa rentan kontaminasi air serta binatang. Penjualan ke konsumen juga kerap menggunakan plastik pembungkus tanpa merek.

Produksinya rentan dioplos dengan minyak jelantah. Dan konsumen tak banyak yang bisa membedakan minyak goreng curah dari pabrikan dengan minyak jelantah (minyak goreng bekas pakai) yang dimurnikan warnanya.

"Karena ada risiko itu, kami mendorong agar produsen wajib melakukan pengemasan minyak goreng. Agar masyarakat mendapatkan produk minyak goreng yang higienis serta bebas dari adanya kemungkinan oplosan," urainya.

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tahuid Saadi memahami langkah pemerintah menyetop peredaran minyak curah di pasaran yakni untuk melindungi kesehatan masyarakat.

Apalagi, masyarakat kerap menggunakan minyak curah untuk beberapa kali penggunaan. Selain itu, unsur halal menjadi kerap tidak terjelaskan dari minyak goreng curah yang tanpa ada kemasan.

Hanya saja, langkah tersebut harus disertai kebijakan pemberian insentif kepada pedagang kecil seperti IKM dan UKM berupa subsidi harga. MUI berharap harga minyak goreng kemasan bisa dijangkau masyarakat kecil sekalipun. MUI khawatir, jika minyak kemasan mahal, kebijakan tersebut akan berdampak pada pedagang kecil.

"Bisa dipastikan pedagang kecil akan gulung tikar. Jadi harganya harus lah terjangkau," kata Zainut. (X-15)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More